Pernyataan Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, yang menyoroti pentingnya kolaborasi dengan PLN untuk operasional air bendungan menjadi sorotan utama kali ini. Setidaknya masyarakat semakin paham bahwa kasus seperti Desa Sumber Sari di Penajam Paser Utara (PPU) tidak akan terjadi lagi.
"Kolaborasi ini penting sekali. Sebab jangan sampai seperti di Desa Sumber Sari. Sudah kita resmikan sebulan, airnya tidak ngalir-ngalir," ucap Akmal saat meresmikan bangunan penyediaan air baku dan rehabilitasi Bendungan Babulu di Desa Gunung Mulia, Kecamatan Babulu, Sabtu (21/12/2024).
Pada kasus desa transmigran ini, pasokan air tidak mengalir langsung ke masyarakat. Pasokan air terkendala meski bendungan telah diresmikan. Hal ini menjadi bukti nyata betapa krusialnya sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan listrik negara ini.
PJ Gubernur itu telah meminta Penjabat Bupati PPU untuk segera bekerja sama dengan Perusahaan Listrik Negara. Ia khawatir air yang sudah disiapkan di intake tidak akan bisa mengalir ke rumah-rumah warga jika tidak ada koordinasi yang baik dengan PLN.
Intake sendiri merupakan bangunan atau fasilitas yang berfungsi untuk mengambil air dari bendungan. Intinya, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu ingin memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat langsung dari pembangunan bendungan, yaitu akses terhadap air bersih.
PPU, Kabupaten dengan Tingkat Stunting Tinggi
Saat peresmian rehabilitasi Bendungan Babulu itu juga PJ Akmal Malik akui bahwa Penajam Paser Utara sebagai kabupaten dengan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Jujur kabupaten yang paling tinggi angka stunting dan kemiskinan ekstremnya adalah PPU. Â Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan air baku," ungkapnya.
Kondisi ini menyimpan tantangan serius di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di saat PPU tengah dalam pembangunan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).
