Dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis dengan alokasi dana sebesar Rp10.000 per paket makanan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap siswa sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kalimantan Timur, menyambut inisiatif ini dan berkomitmen untuk menyukseskannya sebagai program yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan melakukan simulasi program Makan Siang Gratis di beberapa sekolah.
Sekolah Luar Biasa Samarinda, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Sungai Pinang, dan SDN 010 Balikpapan Selatan menjadi beberapa sekolah yang dipilih sebagai lokasi simulasi.
Pejabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik sendiri meninjau langsung simulasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Balikpapan, pada Rabu (11/12/2024). Melalui simulasi ini, pemerintah daerah terus mengevaluasi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan program secara efektif.
Melalui tinjauan simulasi Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024 di SDN 010 Balikpapan Selatan, beberapa fakta terungkap. Pj Gubernur Akmal Malik yang didampingi Sekretaris Kota Balikpapan Muhaimin dan Plt Kepala Disdikbud Kaltim H Irhamsyah kemarin akui terdapat tantangan di beberapa daerah, meski dirinya berkomitmen program ini berjalan dengan baik.
"Sejatinya kita ingin melihat bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik," kata Akmal Malik dihadapan puluhan awak media.
Tingginya antusiasme pemerintah daerah kini berhadapan dengan tantangan di lapangan. Niat baik akan selalu pasti berhadapan dengan beberapa persoalan. Untuk itulah, Pemprov Kalimantan Timur lakukan simulasi secara intens.
Salah satu tantangan utama adalah perbedaan biaya hidup di berbagai daerah. Kabupaten Mahakam Ulu, misalnya, memiliki biaya hidup yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal ini tentu saja berimplikasi pada besaran anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi siswa.
PJ Akmal Malik kembali akui, meski alokasi anggaran kegiatan program melalui pusat (APBN), pemerintah daerah Kaltim perlu juga mengetahui pola pelaksanaannya.