Monitoring (pengawasan) terkait kesiapan pilkada seretak kembali dilakukan Pejabat (Pj) Gubernur  Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik. Pada Jumat (15/11/2024) kemarin pemantauan dilakukan terutama untuk memastikan kesiapan logistik dan tenaga-tenaga penyelenggara pilkada di wilayah yang disebut dengan "remote area".
"Remote area" biasa dikenal sebagai daerah terpencil. Wilayah tersebut secara teknis termasuk daerah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan akses terhadap berbagai fasilitas umum. Wilayah ini biasanya terletak jauh dari pusat kota atau pemukiman besar, sehingga akses transportasi, komunikasi, dan layanan publik lainnya sangat terbatas.
Kondisi geografis yang menantang seperti pegunungan, hutan belantara, atau pulau-pulau terluar sering menjadi ciri khas daerah terpencil. Hal ini menjadi perhatian serius Pj Gubernur Akmal Malik yang datang bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim.
"Saya bersama Forkopimda harus memastikan semua persiapan pilkada berjalan lancar," kata Akmal Malik, saat berada di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Kabupaten Mahakam Ulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Terletak di bagian utara Kalimantan Timur, kabupaten ini memiliki keunikan tersendiri karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Serawak, Malaysia.
Namun, letak geografis yang terpencil dan aksesibilitas yang terbatas menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemenuhan hak konstitusi warganya, terutama pilkada serentak nanti. Pemprov Kaltim melakukan upaya terbaik agar hak warga tersebut terpenuhi melalui logistik yang berjalan lancar.
"Kabupaten Mahakam Ulu masih memiliki banyak kawasan remote (terpencil). Namun kondisi itu tidak boleh menjadi alasan pesta demokrasi tidak berjalan lancar" menurut Akmal lagi.
Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan Forkopimda memberi dukungan agar seluruh tahapan pilkada berjalan lancar dan sukses. Terutama dalam pendistribusian logistik pilkada yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mahulu hingga ke PPK dan TPS-TPS harus terlaksana dengan baik sesuai jumlah dan jadwal.
Akmal meminta agar jajaran KPU dengan Pemkab Mahulu, dan jajaran Forkopimda selalu berkoordinasi dan berkomunikasi mengatasi kemungkinan yang ada saat distribusi logistik di Kabupaten Mahulu. Terutama sekali dominannya jalur sungai dan rata-rata berisiko tinggi saat proses distribusi.
"Tingkat keamanan orang dan logistik pemilu harus (jadi) prioritas," pesan Pj Gubernur Akmal.
