Pejabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik kembali mengingatkan potensi konflik horizontal di dalam pilkada serentak 2024. Setelah sebelumnya memberi pernyataan usai jadi inspektur upacara HUT ke-25 Kabupaten Kutai Timur (12/10), ia kembali menyampaikan perihal itu dalam Rapat Koordinasi Organisasi Kemasyarakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) pada Selasa (15/10/2024).
Masuknya pilkada tahun ini pada masa kampanye dapat menimbulkan eskalasi gesekan antar-masyarakat pemilih beda pilihan politik. Mulai dari adanya narasi provokatif, berita hoaks, dan lain sebagainya yang akan memicu reaksi publik. Untuk itu, Akmal Malik menegaskan komitmen institusinya di dalam menjaga kondusifitas Kalimantan Timur (Kaltim) jelang kontestasi pemilihan kepala daerah periode ini.
Fokus Kaltim antisipasi terjadinya gesekan antar-massa pemilih politik dimulai dari menjaga ketersediaan logistik pilkada serentak 2024. Kegagalan terkait penyediaan logistik dapat menimbulkan potensi kecurangan. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dilakukan agar logistik pemilu menjangkau daerah-daerah terpencil, dan sampai tepat waktu.
"Kita waspadai bersama, baik tantangan, hambatan, dan potensi gangguan yang ada. Pada akhirnya (kewaspadaan) mempengaruhi kualitas keamanan serta mengelemenir isu-isu sosial yang mungkin akan berdampak pada kualitas demokrasi," terang Akmal Malik.
Selain kerjasama antar-institusi, PJ Akmal juga mengoptimalkan kolaborasi bersama organisasi masyarakat setempat untuk menjaga kondusifitas pilkada, terutama di masa-masa kampanye berlangsung. Tindakan ini dapat pula memetakan kawasan rawan konflik. Sehingga demikian, kolaborasi dapat meminimalisir atas hal-hal yang tidak diinginkan.
"Untuk itu pemerintah daerah dan ormas harus dioptimalkan. Tidak boleh ada tindakan yang mencederai demokrasi seperti ujaran kebencian, hoaks, politik uang, atau pun kekerasan," tambah pria kelahiran tahun 1970 itu.
Selain berperan dalam pemetaan kawasan, kolaborasi dengan ormas setempat bisa dalam hal edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat setempat akan lebih banyak mendapatkan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar berkontribusi terhadap pelaksanaan hak-hak demokrasi, dengan tetap memelihara kondusifitas dan dinamika politik yang berpegang teguh pada norma-norma, etika, dan rasionalitas.
Sikap Pemprov Kaltim melibatkan ormas untuk kepentingan edukasi dan pengawasan ini menunjukkan kepekaan pemerintah daerah dalam suasana politik sekarang. Paritisipasi publik tidak hanya saat pencoblosan berlangsung, atau pengerahan massa untuk kebutuhan marketing peserta pilkada. Ormas dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politik dengan cara damai, terbuka, dan saling menghormati perbedaan politik antar masyarakat.
"Kami mengajak seluruh ormas untuk mewujudkan praktik demokrasi seperti Pilkada yang bebas dan adil. Kami yakin masyarakat Kalimantan Timur akan membangun harmonisasi, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari segala bentuk pecah belah dalam kesatuan di Kaltim," tandas Akmal.
Secara politik, Kalimantan Timur telah menjadi sorotan nasional bahkan internasional sejak rencana penetapannya sebagai lokasi ibu kota negara baru. Proyek ambisius ini diyakini akan membawa perubahan signifikan terhadap peta politik dan ekonomi Indonesia. Dengan adanya perpindahan pusat pemerintahan, Kalimantan Timur berpotensi mengalami peningkatan partisipasi politik masyarakat.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) ini juga menekankan pentingnya olaborasi antara pemerintah dan ormas dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang ada. Hal itulah yang akan menjadi modal utama dalam membangun harmonisasi di Benua Etam. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya peran politik dalam pembangunan daerah, serta adanya potensi munculnya tokoh-tokoh politik baru yang akan meramaikan panggung politik nasional.
Selain potensi peningkatan partisipasi politik, Kalimantan Timur juga dihadapkan pada tantangan dalam mengelola dinamika politik yang baru. Pertumbuhan penduduk dan investasi yang masif akibat pembangunan ibu kota baru dapat memicu persaingan politik yang lebih ketat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan partai politik untuk memperkuat sistem demokrasi dan menjaga stabilitas politik.
Pesan agar masyarakat senantiasa menjaga kedamaian dan keamanan daerah menjadi sangat penting di Kalimantan Timur ini. Warga tidak sepantasnya melihat kegiatan nasional ini hanya dari sudut pandang perbedaan politik. Akan tetapi, melihat semua ini dalam rangka membangun Kaltim berdasar pada gagasan-gagasan besar.
