Ketika seseorang atau sekelompok orang tidak dapat mencapai tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk standar hidup tertentu, mereka dikatakan miskin. Kurangnya sumber daya, seperti uang dan barang, untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang dianggap sebagai kemiskinan.
Selain itu, kemiskinan merupakan masalah mendasar dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, kurangnya pembangunan ekonomi merupakan akar penyebab kemiskinan, bukan sesuatu yang ada dengan sendirinya. Kemiskinan adalah "keadaan memprihatinkan akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan". Ini adalah definisi dari kemiskinan.
Dalam bukunya (2018:26), Zakaria mengatakan bahwa ada tiga cara untuk memahami kemiskinan:
- Kemiskinan relative yaitu seseorang dianggap relatif miskin jika hidup di atas garis kemiskinan tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitar mereka.
- Kemiskinan kultural yaitu kebutuhan sosial terkait erat dengan disposisi individu atau kelompok individu yang lebih suka melakukan apa pun untuk tidak bekerja pada tingkat kehidupan mereka meskipun faktanya ada pengerahan tenaga dari berbagai kelompok yang membantunya.
- kemiskinan absolute yaitu berbagai penduduk yang tidak dapat memperoleh aset yang memadai untuk bertemu kebutuhan esensial. Mereka hidup di bawah ambang pendapatan minimum atau di bawah garis kemiskinan internasional (kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan terburuk yang diukur dengan kemampuan keluarga untuk membayar kebutuhan minimum yang diperlukan untuk hidup sesuai dengan martabat manusia).
Sebagaimana diindikasikan oleh Siregar dan Dwi (2008), perkembangan moneter tidak diragukan lagi merupakan prasyarat kebutuhan (necessary condition) untuk mengurangi kemeiskinan. Dalam hal persyaratan kecukupan, pertumbuhan harus efektif mengurangi kemiskinan (sufficient condition).
Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan harus merata di antara semua kelompok pendapatan, termasuk penduduk miskin (pertumbuhan dengan pemerataan). Kerjasama instruktif yang rendah dan tingkat putus sekolah dalam pertemuan lokal miskin karena tidak memiliki aset yang memadai untuk naik kelas pada tingkat yang lebih signifikan karena pendidikan lanjutan membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagian masyarakat juga percaya bahwa jika orang tua menyekolahkan anaknya, mereka akan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan uang. Masyarakat mempekerjakan anak-anak usia sekolah mereka untuk alasan ini. Konteks ini menunjukkan bahwa pendidikan berfungsi sebagai wahana untuk memerangi kemiskinan. Otoritas publik perlu melanjutkan memperluas nilai dan memperluas akses pendidikan yang menyoroti kemajuan harapan rata-rata lama sekolah lama sehingga dapat mengurangi  masalah kemiskinan karena jumlah putus sekolah yang meningkat.
Masalah pengangguran juga berdampak signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Sukirno berpendapat (2006:87) bahwa pengangguran akan mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan tingkat pencapaian kesejahteraan. Dimana isu kemiskinan akan semakin marak semakin rendah tingkat kemakmurannya. Tenaga kerja yang berkembang pesat akan meningkat.
Bobot yang berbeda untuk ekonomi, khususnya penciptaan atau perluasan pekerjaan. Menurut Dumairy (1996), pembagian angkatan akan meningkatkan jumlah orang yang sedang menganggur jika lowongan pekerjaan baru tidak terisi penuh. Pemerintah pusat telah melaksanakan sejumlah program untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Program-program tersebut antara lain program KIS (Kartu Indonesia Sehat) di bidang kesehatan, PIP (Program Indonesia Pintar) di bidang pendidikan, PKH (Program Keluarga Harapan) di bidang sosial, dan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) di bidang bisnis. bantuan permodalan bagi pengusaha UMKM.
Proyek-proyek ini telah dikendalikan oleh otoritas publik cukup lama cukup banyak lima tahun terakhir dalam menangani tingkat kemiskinan, namun jauh dari masalah pokok. Karena program dan kebijakan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, dan karena rencana pelaksanaan program dan kebijakan pengentasan kemiskinan masih berlubang. Untuk mengentaskan kemiskinan, diperlukan strategi terpadu yang terintegrasi secara sistematis, bukan dilakukan secara terpisah-pisah. Selain itu, sinergi antar instansi pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas.
Meskipun berbagai program pengentasan pemerintah telah dilakukan, kemiskinan tetap menjadi kendala yang signifikan. Menurut Mankiw (2007:158), pertumbuhan merupakan ukuran kesejahteraan suatu daerah. Produktivitas meningkat sebagai akibat dari ekspansi ekonomi, yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Sukirno sebagaimana dikemukakan dalam 2013:25) menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu keniscayaan (kondisi). Dalam hal persyaratan kecukupan, pertumbuhan harus efektif mengurangi kemiskinan (kondisi cukup).
Artinya, pertumbuhan ini harus mempengaruhi semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat miskin (pertumbuhan dengan pemerataan). Â Sementara kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada produktivitas masyarakat, tingkat pendidikan dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut Todaro (2006), salah satu syarat modal manusia yang mendasar untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah pendidikan. Penduduk merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk, dan pencapaian tujuan pembangunan di bidang pendidikan pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk. Pertumbuhan produktivitas Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Woyanti melakukan penelitian pada tahun 2018. Mendapatkan variabel pendidikan berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan secara signifikan.
