Mohon tunggu...
SANDI SINAGA, S.H.
SANDI SINAGA, S.H. Mohon Tunggu... ADVOKAT, KONSULTAN HUKUM & MEDIATOR -

Fiat Justitia Ruat Caelum

Selanjutnya

Tutup

Politik

One Piece vs Politik

5 Desember 2014   17:56 Diperbarui: 17 Juni 2015   15:58 112
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Mereka mempertontonkan politik, walaupun kita sudah tahu apa itu politik.

Ibarat saya menonton film One Piece, saya udah tahu cerita film tersebut dalam satu episode, tetapi ada kalanya saya mengulang-ulang episode tersebut dengan alasan episode itu menarik dan ada makna atau pelajaran yang baik yang diperoleh. Sungguh bertolak belakang jika pertunjukan politik itu diulang-ulang tanpa menyamarkan hal yang tidak baik darinya, lalu kita sebagai rakyat tahu dan paham secara sederhana maksud dan tujuan pertunjukan itu.

Tentu saja hal yang sangat disayangka, bilamana politik itu menjadi sesuatu yang buruk untuk tujuan yang buruk pula?

Memakai istilah Joseph Schumpeter yang mengatakanKetika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat. Namun, yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri”. Untuk istilah ini, siapa yang berani bertaruh untuk membuktikan hal sebaliknya? Tentu itu akan menjadi hal yang sulit dan benar adanya.

Mencermati perpolitikan kita sekarang ini, hal yang sesungguhnya terdapat dalam makna Politik itu sungguh nyata. Adalah ketika kita dipertontonkan dengan gunjang-ganjing Perppu Pilkada. Katanya ada pihak-pihak yang ingkar janji, ada pengkhianat, tidak konsisten atau apalah istilah yang tepat untuk itu dalam kesepakatan yang mereka buat. Tidak heran jika sekarang ini ramai pemberitaan Perppu Pilkada yang menjadi objek kesepakatan kedua belah pihak antara Partai Demokrat dengan KMP (Koalisi Merah Putih). Kesepakatan yang telah dibuat oleh Partai Demokrat dengan Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) adalah Politik, bukan Ilmu Eksakta. Hal tersebtu tercermin saat Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang meminta kader beringin di DPR RI menolak menyetujui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Pilkada di Munas IX Golkar di Bali, inilah yang menjadi puncak kedinamisan Politik itu.
Kita tidak bisa memastikan secara pasti maksud dibalik semua ini, tetapi lebih sederhana lagi jika kita mengatakan ini semua telah membuat rakyat bingung, geram, apatis dan bereaksi dengan kehendak dan penilaian mereka masing-masing, tentu hal ini adalah hal yang wajar.

Melihat keadaan-keadaan sedemikian rupa mengenai Perppu Pilkada tersebut, lagi-lagi kita lalai memegang hal yang paling prinsip tentang Politik, hal mana Politik itu bukanlah ilmu eksakta. Politik itu dinamis dan sangat dinamis dan akan sangat berubah jika berubah juga kepentingan. Bertolak dari pengertian tersebut, tentu para pelaku-pelaku politik mengetahui makna politik yang sesungguhnya, karena tanpa memperoleh pendidikan Politik sekalipun, kita telah sudah paham berpolitk dan mengamini bahwa manusia dari kodratnya adalah binatang yang berpolitik.

Tidak ada yang tetap, begitulah faktanya yang akan kita terima dan saksikan, bahkan yang katanya kesepakatan tersebut adalah untuk kepentingan rakyat. Politik itu mereka pertontonkan di hadapan kita yang telah melek politik, dan lucunya, mereka semua mengatakan demi rakyat, untuk rakyat, dan memperjuangkan apa yang baik/menguntungkan rakyat.

Rakyat yang mana ya? Masing-masing kubu/pihak menawarkan bahan mentah politik yang bertolak belakang untuk produksi produk yang "menguntungkan",.. lagi-lagi untuk rakyat..!! Katakanlah mereka mempunyai tujuan/kepentingan dengan tawaran-tawaran itu, bukan berarti rakyat harus tahu. Tetapi, bertindaklah dengan kamuflase yang rapih, agar rakyat lalai dan lalai lagi. Itupun jika mereka selalu berhasil melakukan itu. Dan sangat disayangkan ketika Politik kita adalah Politik balas dendam dan Politik sakit hati, bukan Politik Kompetisi.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun