Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Kupang

Pada aspek sumber daya, pertanyaan dan pernyataan yang diberikan kepada narasumber serta responden terkait dengan jumlah pegawai, kualitas dan latar belakang pendidikan pegawai, sarana prasarana yang tersedia, pengiriman laporan keuangan kepada BPK, sistem aplikasi yang digunakan, insentif bagi pegawai, pelatihan, dan mutasi pegawai.  

Berdasarkan gambar diatas data hasil kuesioner Kepala Badan/Bidang/Sekretaris dan Pegawai di BKD Kota Kupang, nilai yang diperoleh masuk dalam kategori setuju dengan nilai rata-rata yaitu 67,9 untuk Kepala Badan/Bidang/Sekretaris dan 71,3 untuk pegawai. 

Sedangkan pada grafik menunjukan rata-rata nilai dari pimpinan dan pegawai yang mencakup pernyataan dan pertanyaan kuesioner yang berkaitan dengan sumber daya yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual.

Kendala dalam penerapan SAP berbasis akrual tidak hanya terjadi di pemerintah kota Kupang, tetapi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia menghadapi kendala yang tidak jauh berbeda. Dollah, Saerang, dan Manossoh (2015) melakukan penelitian tentang analisis implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah Kabupaten Bolaang Monggodow Utara. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah antara lain SDM yang belum cukup memadai dalam mengelola laporan keuangan, sering terjadi pergantian pegawai di bidang pengelolaan aset, serta aplikasi yang datanya belum terintegrasi satu dengan lainnya. 

Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bolang yaitu keterlambatan penyampaian data dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual. 

Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat yakni Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan dan meminimalisir setiap kendala yang masih terjadi di pemerintah daerah. 

Setiap pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta harus memastikan bahwa setiap materi yang diberikan kepada pemerintah daerah telah diterima dengan baik dan dapat diterapkan. Dengan demikian, implementasi SAP pada pemerintah kota Kupang dapat berjalan sesuai dengan SOP dari Pemerintah Pusat.