Jika berbicara atau mendengarkan kata ‘China’ maka pasti yang akan dibayangkan oleh masyarakat umum yaitu teknologi, sumber daya manusia (SDM), barang-barang murah hingga pengaruh China terhadap negara lain. Namun, jika berbicara tentang China, ada hal yang lebih menarik untuk diketahui yaitu mengenai problematika masyarakat yang tumbuh dan tinggal di China. Salah satunya adalah China sebagai negara dengan tingkat surrveilance atau pengawasan terhadap masyarakat yang intens.
Pengawasan Massal atau Mass Surveillance yang dilakukan oleh pemerintah China merupakan sebuah sistem pemantauan yang digunakan untuk memantau masyarakat China hingga perusahaan-perusahaan yang berada di China. Melihat pula dari video dokumenter youtube milik VICE News dengan judul “How China Tracks Everyone”, dapat dikatakan bahwa China memiliki jaringan pengawasan kamera CCTV (Closed-circuit Television) dan video terbesar di dunia.
Menurut HIS Markit, sebuah perusahaan pelayanan informasi yang berlokasi di London, Inggris Raya, menyatakan bahwa pada akhir tahun 2021, terdapat 1 miliar kamera pengawas yang telah terinstall di seluruh dunia. Dimana, 54 persen kamera CCTV yang berada di dunia terletak di China yang setara dengan total 540 juta atau 372,8 per 1.000 orang. Bahkan, China dinilai mempunyai kamera pengawas 6 kali lebih banyak daripada Amerika Serikat di tahun 2021.
Pengawasan video dilakukan dengan kamera pengawas CCTV yang tersebar di banyak wilayah China seperti kota Chongqing, Shenzen, Beijing, Tianjin, Wuhan, dan Ji’nan. Kamera CCTV dianggap sebagai “the foundation of China’s surveillance state” atau pondasi utama pengawasan pemerintah China.
Dengan adanya artificial intelligent (AI) atau kecerdasan buatan dan face recognition (pengenalan wajah) memungkinkan pemerintah China untuk dapat ‘menguntit’ dan mengontrol masyarakat China di berbagai tempat di China. Apa kemudian tujuan China dalam melakukan pengawasan tersebut terhadap warganya?
Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh David Lyon dari Queen University, Canada bahwa tujuan pengawasan tersebut merupakan kebijakan pengawasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh instansi pemerintah sebagai sarana yang diperlukan untuk menjamin ketertiban dan keamanan umum. Kebijakan tersebut dirancang untuk menjauhkan masyarakat dari kejahatan, kekerasan, dan serangan teroris. Namun, yang sering tidak dipublikasikan adalah sifat intrusif dari program pengawasan. Beberapa studi terdahulu cenderung mengkonseptualisasikan pengawasan pemerintah secara sepihak (yaitu, oleh pemerintah), sistematis, dan menjadi rutin sebagai pemantauan secara individu atau kelompok untuk tujuan tertentu.
Maka dengan hal ini, dapat diamati bahwa tujuan China tentu tidak jauh dengan kepentingan pemerintah untuk mengontrol dan mengantisipasi adanya ancaman bagi stabilitas sosial dan keamanan China serta mempertahankan kekuasaan otoriternya. Beberapa masyarakat China merespon pengawasan tersebut sebagai sebuah invation of privacy atau invasi privasi serta masyarakat menjadi was-was dalam melakukan segala aktivitas apapun yang tentunya akan dipantau melalui CCTV.
Kekhawatiran tersebut juga didasari oleh penyalahgunaan ‘big data’ yang sejatinya dapat membahayakan data-data masyarakat China dikarenakan dapat diaksesnya dan terekposenya identitas diri (biodata, foto pribadi hingga foto keluarga). Kekhawatiran tersebut juga diperparah dengan adanya Covid-19 lockdown dimana pengawasan melalui CCTV mulai di-install di berbagai wilayah China hingga di dalam rumah dengan tujuan menghubungkan kehidupan digital masyarakat hingga kehidupan sehari-hari seperti pergerakan fisik masyarakat China.
Dalam artikel yang dirilis oleh CNN pada tahun 2020, William Zhou, seorang pegawai negeri dan penduduk Changzou mengatakan ada seorang pekerja masyarakat (community worker) dan seorang petugas kepolisian mendatangi apartemennya untuk memasang kamera dengan arah menuju pintu depan hingga dinding lemari di dalam rumah Zhou. Zhou sangat tidak terima dengan aksi yang dilakukan tersebut dan mempertanyakan mengapa kemudian kamera tersebut tidak diletakkan di luar rumah. Polisi kemudian beralasan kamera tersebut dapat di curi atau rusak. Kamera pun tetap di letakkan di kabinet Zhou meskipun telah ada protes keras darinya.
Zhou pun mencoba menelepon hotline walikota dan pusak komando local epidemic control command center dan dua pejabat pemerintah daerah mengunjungi rumah Zhou untuk meminta Zhou memahami dan bekerja sama terhadap upaya pengendalian epidemi pemerintah. Pejabat tersebut juga menjelaskan bahwa kamera hanya akan mengambil gambar diam ketika pintu yang mengarah ke pintunya bergerak dan tidak akan merekam audio atau video untuk keperluan lainnya.
Pemerintah kota Nanjing, kecamatan Chuxi menolak untuk berkomentar mengenai kebijakan pengawasan kamera di dalam rumah masyarakat. Pusat komando pengendalian pada kabupaten mengatakan pemasangan kamera bukanlah kebijakan wajib, dan mengatakan bahwa beberapa pemerintah kecamatan sendiri yang memilih untuk melaksanakan tindakan tersebut.
