Jakarta -Â Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Anies Baswedan mengkritik fenomena pembayaran uang kuliah dengan menggunakan jasa Pinjaman Online (Pinjol) dilingkungan Perguruan Tinggi saat ini, seperti yang terjadi di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Anies menilai fenomena ini dengan gejala anggaran pendidikan perguruan tinggi yang semakin minim untuk mahasiswa Indonesia yang dikucurkan pemerintah.
"Ya ini gejala minimnya anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah. Semakin hari semakin sedikit anggrannya," kata Anies saat ditemui di Jakarta.
Gejala ini semakin terasa kepada mahasiswa yang kurang sejahtera. Banyak mahasiswa yang tidak dapat merasakan bantuan pemerintah dalam hal kuliah di perguruan tinggi saat ini.
"Beban universitas, beban institut dan beban orang tua mahasiswa semakin berat dari tahun ke tahun. Dalam kondisi ini, orang tua yang  berkecukupan mampu membiayai, tapi yang kurang sejahtera semakin berat untuk mencukupi," lanjut Anies.
Oleh karena itu, menurut dia akar masalah pendidikan di Indonesia harus diselesaikan dari akarnya. Anies mengatakan bahwa negara harus menjamin pendidikan tinggi di dalam negeri, agar anak bangsa dapat kuliah tanpa harus memikirkan biaya mahal saat kuliah di perguruan tinggi.
"Jadi menurut saya, penyelesaian harus dari akar masalahnya. Aka masalahnya adalah komitmen dan jaminan dari negara untuk membantu dan membiayai investasi pendidikan kedepannya. Sehingga banyak mahasiswa yang dapat kuliah di perguruan tinggi," ujar Anies.
Anies menilai pemerintah harus berani dan komitmen untuk investasi pendidikan lebih banyak ke bidang pendidikan. Terlebih, nantinya mahasiwa yang sudah lulus juga akan berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Sebelumnya, ITB menjadi sorotan di media sosial X lantaran menawarkan metode pembayaran uang kulliah salah satunya dengan menggunakan Pinjol. Bahkan kepala Humas ITB, Naomi Haswanto membenarkan berita tersebut. Dia menyebut itu adalah salah satu cara untuk membantuk mahasiswa dalam pembayaran uang kuliah.
"ITB bekerja sama dengan lembaga non-bank," katanya saat dihubungi, Kamis (25/1).
