Di mata konsumen yang terpenting adalah pemenuhan kebutuhan dengan harga terbaik. Dan inilah poin penting bagi dunia bisnis siapapun penyedianya. Tanpa kemampuan memuaskan kebuhan pelanggan maka perusahaan dan layanan Anda akan ditinggal.
Saya sendiri beropini kalau model bisnis on-demand economy ini bisa menekan biaya yang tidak penting (baik dengan alasan tidak efisien atau biaya siluman untuk ekstrimnya). Dengan menerapkan on-demand economy di berbagai jenis industri maka keadilan ekonomi lebih cepat dapat dicapai. Contohnya: bila ada aplikasi pemesanan laundry online di berbagai kota besar, maka bayangkan potensi penghematan waktu dari konsumen, biaya idle karena mesin tidak digunakan dari penyedia laundry bisa ditekan.  Kemudahan yang didapatkan konsumen berhubungan langsung tingkat kompetitif dari para pelaku bisnis. Dengan kata lain, bisnis yang bertahan akan relatif efisien serta menguntungkan dibanding tanpa penerapan on-demand economy. Jadi ekonomi rente, ekonomi biaya siluman bisa ditekan di sini.
Mari kita hubungkan pula dengan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang saat ini didominasi oleh smartphone. Dengan besarnya konsumen disisi user yang memanfaatkan mobile phone, sebenarnya tidak sulit untuk membangun marketplace untuk berbagai jenis layanan on-demand. Dan pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana mengakselerasikan agar model on-demand economy semakin cepat menyebar sampai ke daerah?
Yang Dibutuhkan Startup di Era On-Demand Economy
Isyarat pemblokiran yang diniatkan Menkominfo tidak baik sebenarnya. Di mata pelaku startup saat ini ada kebingungan melihat respon pemerintah sebenarnya. Apakah pemblokiran ini adalah metode yang efektif? Lalu di satu sisi apakah developer lokal akan mendapatkan masalah bila membuat aplikasi sejenis? Padahal aplikasi itu bukan ditujukan kepada perusahaan besar tapi lebih kepada UKM?
Yang lebih dibutuhkan saat ini adalah kepastian peraturan dan kejelasan regulasi. Setidaknya untuk pelaku startup yang secara praktis memang ada di lini depan dalam penerapan model bisnis on-demand economy. Sayangnya, kepastian dan kejelasan regulasi ini pula yang masih cukup menjadi masalah khususnya bagi startup lokal. Ekosistem bisnis dan industri belum cukup mendukung developer startup lokal. Walau tidak dipungkiri sudah banyak usaha yang diberikan dan banyak pihak terlibat, namun masih belum cukup untuk membuat pertumbuhan industri digital bisa mandiri di dalam negeri.
Mungkin ini hanya sebagian dari masalah sehingga startup lokal belum mampu bermain ke level global. Perlu keterlibatan stakeholder yang lebih besar dan tentunya model pemblokiran seperti Uber, Netflix, dan mungkin jenis layanan digital dari luar lainnya hanya model panik sesaat. Suka atau tidak, kemampuan kompetisi memang harus dipupuk dari awal. Di desa global seperti saat ini, main blokir akan lebih berdampak buruk baik kepada konsumen maupun penggiat industri tersebut. Kita jadi jago kandang dengan model proteksi? Walah... cemen amat!
Sudah saatnya jika kita ingin berkompetisi sehat, maka berikan dukungan dan kemudahan bagi para pelaku lokal. Biarkan penyedia layanan dari luar menjadi pesaing dan jadi tolak ukur juga. Mungkin tidak salah jika ada yang berpendapat bahwa isyarat pemblokiran hanyalah trend terbaru dari pemerintah untuk mengamankan situasi tapi tidak menyembuhkan masalah.
Pendapat Anda?
Melalui artikel singkat ini, bagaimana pendapat Anda sekarang? Bila Anda bukan pelaku startup, semoga artikel ini bisa menambah wawasan Anda tentang berbagai hal di balik penerapan bisnis berbasis on-demand economy seperti Uber. Bila Anda seorang startup, semoga artikel ini bisa memberikan wawasan tambahan mengenai model penerapan serta faktor di balik pemilihan jenis platform yang hendak Anda buat.
Bila Anda produsen layanan yang belum tersentuh teknologi aplikasi, apakah perusahaan Anda bisa memanfaatkan teknologi sebagai salah satu faktor efisiensi yang pada akhirnya menjadi penentu hidup dari bisnis Anda?
Atau Anda sebagai konsumen tetap berpendapat bahwa yang terbaik, termurah, termudah adalah yang paling utama?
Bagi pemerintah, apakah efisiensi dari penerapan bisnis on-demand economy (terlepas dari masalah penyedia luar atau lokal) bisa memberikan pelayanan yang dibutuhkan publik secara lebih luas? Atau hanya mengamankan sebagian kepentingan pelaku bisnis saja?
