Saat pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM jenis pertalite, solar, dan pertamax sudah terasa bagi rakyat. Ditambah lagi peraturan batas pembelian BBM tersebut yang membuat para pedagang, pengusaha industri kecil, dan ojol semakin terasa berat. Justru para pengusaha, PNS, TNI, Polri, dan Pejabat tidak banyak berpengaruh karena mempunyai pendapatan yang cukup. Sementara rakyat dengan kerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan tetap sangat merasakan kebjakan tersebut.
Sejalan dengan hal itu tentunya pemerintah harus memperhatikan nasib orang miskin, bukan hanya dengan meluncurkan BLT sebesar Rp 600,00 dan itu tidak banyak berarti. Ditambah lagi dengan penyimpangan penyaluran BLT tersebut baik dari data atau faktor lainnya. Dan pemerntah harus mencari solusi tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, misalnya mengurangi penggunaan kendaraan roda dua dan roda empat untuk plat merah, TNI, Polri terkecuali bus pegawai. Hal ini akan mengurangi subsidi untuk pegawai dan harus diperbanyak subsidi bagi orang miskin.
Semoga pemerintah dapat bertindak dengan bijaksana. Ingatlah karma dan hukum Allah akan berlaku bagi siapa saja yang menyimpang. Tidak ada gading yang tak retak dan tak ada manusia yang ekkal selama lamanya. Setiap perbuatan kita di dunia akan mendapat balasan yang setimpal dan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah. Marilah kita berbuat yang terbaik untuk negara dan bangsa tercinta Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H