Utang atau pinjaman luar negeri (PLN) merupakan unsur yang tak terpisahkan dari proses pembiayaan pembangunan bagi Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pada umumnya, sumber dana dalam negeri yang diperoleh dari berbagai jenis pajak, devisa hasil ekspor, dan dana internal lainnya masih terbatas jumlahnya. Tentunya hal ini belum mencukupi kebutuhan pembangunan yang sedemikian besarnya sehingga harus dicukupi dengan pinjaman luar negeri. Pemerintah seringkali menghadapi suatu masalah dimana pengeluaran mereka lebih besar daripada pemasukan pajaknya maka guna menutupi kekurangan ini dibutuhkan pinjaman.
Indonesia memiliki masalah utang luar negeri yang berawal dari masa transisi pemerintahan orde lama menjadi orde baru sebab dilatarbelakangi oleh buruknya kondisi perekonomian Indonesia yakni terjadinya krisis moneter 1998 (Purwanto, 2005). Tingkat inflasi tinggi mencapai kategori hiperinflasi. Pada masa itu terjadi kelangkaan pangan, sandang, dan minim tabungan pemerintah nasional, hiperinflasi dan fluktuatifnya kurs rupiah. Harga minyak dunia juga mengalami kenaikan. Setelah itu, utang luar negeri dapat mengatasi masalah krisis ekonomi nasional. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto dihadapkan dengan kondisi yang serba tidak stabil, terutama ekonomi. Masalah paling rumit adalah hiperinflasi yang mencapai 650 persen, menyebabkan melonjaknya harga barang-barang, termasuk kebutuhan pokok. Penyebab terjadinya hiperinflasi adalah rezim Soekarno hanya mencetak uang untuk membayar utang dan mendanai proyek-proyek mercusuar tahun 1960. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat diikutii cadangan devisa yang semakin tinggi.
Pembangunan berkelanjutan juga memiliki arti pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Artinya adalah pembangunan ekonomi selalu memanfaatkan sumber daya alam dan membuat generasi mendatang bisa melanjutkan pembangunan yang sudah dijalankan saat ini. Pembangunan yang berkelanjutan diperlukan untuk perbaikan ekonomi sebuah negara. Indonesia, sebagai negara sedang berkembang, memiliki kendala dalam mewujudkan program-program pembangunan untuk kemakmuran nasional. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan penerimaan dan pengeluaran atau adanya desifit anggaran pembangunan. Pemerintah Indonesia melakukan serangkaian kebijakan baik dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal). Pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah menerapkan kebijakan utang luar negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu pembangunan yang berkelanjutan yng dilakukan Indonesia banyak memakan uang dengan hutang.Â
Dalam menjalankan program untuk pembangunan, Pemerintah juga mendapati masalah yang cukup signifikan yaitu pengangguran. Penangguran terbuka merupakan masalah yang termasuk dalam sasaran pembangunan jangka panjang Indonesia. TPT yang merupakan ukuran dari variabel tersebut disebutkan dalam RPJP tahun 2005-2025  ditargetkan  menurun  hingga  kurang  dari 5 %  (Bappenas). Prosesmenciptakan kesinambungan ekonomi melalui eksplorasi berbagai potensi diharapkan dapat mendayagunakan faktor produksi yang belum termanfaatkan serta menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya.  (World Bank) memasukkan Indonesia dalam daftar 10 negara berpendapatan menengah dan rendah yang memiliki utang luar negeri (ULN) terbanyak. Indonesia malah berada di peringkat ke-tujuh dalam daftar tersebut.  Dalam hal ini pemerintah terus mengupayakan untuk memberikan jaminan sosial bagi mereka yang tak bekerja. Program yang diakukan pemerintah terhadap rakyat yang menganggur demi jaminan hidup sehat tak lain memakan banyak biaya, oleh karena itu pemerintah harus mempersiapkan program kedepannya.
Dari pokok masalah dalam menghadapi hutan negara yang membengkak, kita sepatutnya memiliki pandangan kedepan dan bagaimana mengantisipasinya. Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan yield obligasi global pemerintah. Salah satunya adalah Edwards (1983) 18 melakukan penelitian mengenai hubungan pinjaman luar negeri dan risiko gagal bayar suatu negara. Analisis empiris menggunakan data periode tahun 1976 sampai dengan 1980. Hasilnya menunjukkan bahwa investor cenderung memperhatikan karakteristik ekonomi suatu negara sebelum memberikan pinjaman. Di antara beberapa faktor yang signifikan mempengaruhi spread terdapat satu faktor yang sangat dominan yaitu rasio utang terhadap PDB dengan koefisien mendekati 0,6. Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, pemerintah Indonesia menempuh kebijakan fiskal ekspansif untuk menstimulasi perekonomian dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah penggunaan instrumen utang untuk menutup defisit anggaran mengalami peningkatan dari sekitar 20 persen di tahun 2011 hingga mendekati 30 persen di akhir tahun 2018.
Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah telah menurunkan defisit APBN dan melakukan konsolidasi fiskal dengan sasaran defisit APBN di bawah 3% pada tahun 2023. Pemerintah telah melakukan 7 langkah khusus untuk mengurangi kebutuhan utang, serta mengelola dan memastikan kelancaran pembayaran pokok dan bunga. Pertama, optimalisasi pembiayaan nonutang, seperti optimalisasi kelebihan anggaran (SAL) dan pengendalian pembiayaan investasi. Kedua, memprioritaskan modal dalam negeri untuk mengendalikan risiko nilai tukar, menyeimbangkan jangka pendek - menengah - panjang untuk mengendalikan risiko rollover, dan mengutamakan suku bunga tetap untuk mengendalikan risiko suku bunga. Ketiga, optimalkan sumber pembiayaan alternatif dan berkelanjutan, seperti pembiayaan hybrid, jaminan pemerintah, SDGs dan pembiayaan hijau, termasuk pembiayaan bebas utang, untuk mengurangi beban utang baru. pasar surat berharga negara (SBN) untuk memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik. Kelima, melaksanakan program debt management dan debt conversion melalui akuisisi dan transfer utang secara konsisten keÂ
Daftar Pustaka:
Darmawan Indra. "DAMPAK UTANG LUAR NEGERI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA" Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Akuntansi, Vol. 15, No. 2, Juni 2022: 13
Junaedi Dedi. "HUBUNGAN ANTARA UTANG LUAR NEGERI DENGAN PEREKONOMIAN DAN KEMISKINAN: KOMPARASI ANTAREZIM PEMERINTAHAN" Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor, 2018: 25
Rangkuty Dewi Mahrani & Sari Maya Macia. "Analisis Utang Luar Negeri dan Inflasi Indonesia" Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol. 19 No. 1, 2019: 10
Lisnawati Budiyana Eka. "ANALISIS FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI YANG MEMPENGARUHI RISIKO PINJAMAN LUAR NEGERI INDONESIA" Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 1 No. 1, Juni 2010: 24
