Di tengah berbagai dinamika pembangunan daerah, kabar menggembirakan datang dari Pemerintah Kabupaten Sampang. Tahun 2025 ini, Sampang kembali menorehkan prestasi dalam bidang tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Pencapaian ini bukan sekadar seremoni atau raihan administratif, namun menjadi cerminan komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab dalam menegakkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dalam dunia pemerintahan, opini WTP dari BPK adalah indikator bahwa laporan keuangan daerah telah disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan tanpa ada temuan signifikan yang mencederai kepercayaan publik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, yang diterima langsung oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi bersama Ketua DPRD Kabupaten Sampang Rudi Kurniawan, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, hingga Kepala BPPKAD.
Dalam keterangannya, Bupati menyampaikan rasa syukurnya atas capaian ini. Ia menekankan bahwa keberhasilan meraih WTP bukan hasil instan, tetapi buah dari kerja kolektif, disiplin administrasi, dan semangat reformasi birokrasi.
"Alhamdulillah, opini WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ini juga menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sampang," ujar Bupati.
Penting untuk diingat, bahwa opini WTP bukan akhir dari proses. Ini justru menjadi starting point baru sebuah pengingat bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus terus diperkuat, tidak cukup berhenti pada laporan, tetapi juga nyata dalam pelayanan dan pembangunan.
Bupati menegaskan hal ini dengan menyampaikan bahwa Pemkab Sampang siap menjalankan seluruh rekomendasi dari BPK sebagai bentuk perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, opini WTP bukan sekadar penghargaan, tapi refleksi atas niat baik dan arah yang benar.
Refleksi: Membangun Kepercayaan Publik dari Hal yang Terlihat dan Terukur
Opini WTP memang lebih banyak bersentuhan dengan laporan, angka, dan dokumen. Namun di balik itu, tersembunyi satu hal yang lebih mendalam: kepercayaan masyarakat. Ketika pemerintah daerah bisa mengelola anggaran dengan baik, masyarakat pun lebih yakin bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan adalah untuk kesejahteraan bersama.
Di tengah sorotan publik terhadap isu korupsi dan birokrasi lambat, capaian WTP ini menjadi angin segar. Bukan karena sempurna, melainkan karena ada usaha nyata untuk berubah, belajar, dan terus membenahi diri.