Lima Jendral TNI AD Nyapres, Prabowo Bisa "KO" Lawannya

HARI ini, Sabtu (28/11) salah satu media online mewartakan bahwa lima orang jendral TNI AD berpeluang ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. 

Mereka adalah mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko, Menteri Pertahanan Letjen (Purn) Prabowo Subianto, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo. 

Berita ini sejatinya tak mengherankan, karena pada ajang Pilpres sebelumnya kandidat-kandidat dari kalangan TNI AD acapkali meramaikan bursa pencalonan. Bahkan, dalam sejarahnya, bangsa Indonesia telah dua kali dipimpin oleh mantan militer. 

Pertama tentu saja sang penguasa orde baru (Orba), Jendral Soeharto. Presiden yang juga dijuluki The Smiling General ini merupakan penguasa paling lama mempimpin tanah air. Beliau menjadi presiden hampir 32 tahun lamanya. 

Kedua adalah Jendral Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut adalah presiden pertama RI yang dihasilkan lewat pemilihan langsung pada tahun 2004. 

Lima tahun kemudian, tepatnya pada Pilpres 2009, SBY kembali terpilih. Hingga ayah dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut memimpin bangsa Indonesia selama dua periode atau 10 tahun. 

Merujuk pada fakta sejarah, wajar bila Pilpres ada nama-nama yang berlatar belakang militer ikut meramaikan bursa calon. Bahkan, dua Pilpres sebelumnya, rival utama Presiden Jokowi adalah dari kalangan militer. Dia adalah Prabowo Subianto. 

Nah, kembali pada bursa pencalonan Pilpres 2024, kelima jendral tersebut di atas sudah pasti sah-sah saja jika ingin meramaikan kontestasi pesta demokrasi lima tahunan dimaksud. Toh, siapapun warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri. 

Masalahnya, siapa diantara kelima jendral TNI AD ini yang paling berpeluang memasuki arena sesungguhnya. Tidak hanya berada di tatanan wacana.

Menilik dari aturan Pilpres sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, hampir bisa dipastikan Prabowo Subianto bisa meng-knock out empat jendral lainnya alias paling berpeluang maju Pilpres dan bertarung di arena sebenarnya. 

Pasalnya, mantan Danjend Kopasus tersebut adalah satu-satunya jendral yang memiliki partai politik. Dia adalah pendiri sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra. Dan, partai ini adalah yang terbesar nomor 2 setelah PDI Perjuangan berdasarkan hasil Pemilu 2019 lalu.