JIKA ada yang bertanya tentang politisi tanah air yang konsisten dengan sikapnya meski harus bersebrangan dengan sikap partainya, nama Fadli Zon layak dikedepankan. Politisi Partai Gerindra ini kerap menyerang atau mengkritisi pemerintah, walau saat ini partainya telah menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Bila saat Partai Gerindra masih berada di pihak oposisi, hal wajar bila Fadli Zon terus mengkritisi pemerintah. Karena, itu telah menjadi tugasnya sebagai penyeimbang pemerintah.
Namun, sejak pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf arah politik Partai Gerindra berbalik 180 derajat. Dari oposisi menjadi koalisi. Bahkan dua jatah kursi menteri telah dikantongi. Menteri Pertahanan yang dijabat Prabowo Subianto dan Menteri Kelauatan dan Perikanan oleh Edhie Prabowo.
Dengan kondisi seperti ini mestinya Fadli otomatis patuh pada putusan partai, yakni turut membentengi dan mengamankan kebijakan pemerintah. Lepas dari kebijakan tersebut populer untuk rakyat atau tidak.
Apa lacur, yang terjadi justru sebaliknya. Fadli terus saja konsisten dengan 'hobby' lamanya. Mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Contoh teranyar, Fadli Zon turut mengkritisi disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Padahal, Partainya Gerindra adalah salah satu partai yang turut menandatangani UU 'Sapu Jagad' dimaksud.
Sikapnya ini tak sedikit memantik nyinyiran atau cibiran publik. Salah satunya datang dari pegiat sosial, Denny Siregar.
Denny dengan gamblang menyindir Fadli Zon agar bersikap ksatria seperti dilakukan oleh politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean. Politisi kelahiran Sumatera Utara itu langsung mengundurkan diri dari partainya saat sikap politiknya berbeda.
Namun, Fadli tetaplah Fadli. Dia seolah tak peduli dengan segala cibiran tersebut. Pria kelahiran Jakarta, 1 Juni 1971 itu tetap saja santuy dan kekeuh dengan sikapnya.
Fadli Dukung Menantu Jokowi
