Dibanding Gatot, Peluang Nyapres Habib Rizieq Ibarat Gajah Masuk Lubang Semut, Jika...

MANTAN Panglima TNI, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo dan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, belakangan sempat meramaikan bursa kandidat yang potensial maju pada Pilpres 2024. 

Khusus bagi Gatot sebenarnya bukan hal baru, mengingat pada Pilpres 2019 lalu yang bersangkutan sempat digadang-gadang nyapres. Hanya saja akhirnya niatannya harus kandas di tengah jalan, lantaran tak ada satu partai politik pun yang mau mengusung pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 tersebut. 

Sempat tenggelam pasca Pilpres, nama Gatot Nurmantyo kembali muncul di pusaran politik nasional, setelah dirinya bergabung dengan sejumlah tokoh nasional lainnya dalam kelompok yang bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Sampai sejauh ini, para anggota KAMI belum ada satupun yang berterus terang bahwa kehadiran kelompoknya untuk berkiprah dalam politik praktis. Mereka mengaku, hanya akan fokus memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Indonesia dari segala keterpurukan. Baik itu dalam hal ekonomi, sosial, maupun demokrasi. 

Namun demikian, tak sedikit pihak yang curiga dan menduga bahwa kehadiran KAMI menyimpan sejumlah agenda yang masih disembunyikan (Hidden agenda), termasuk di dalamnya mendorong Gatot untuk bisa maju Pilpres 2024. 

Sementara, tak kalah dengan Gatot, nama Habib Rizieq Shihab (HRS) pun belakangan mulai ramai diperbincangkan dan masuk dalam bursa pencalonan bersama Ustadz Abdul Somad (UAS). 

Seperti telah disinggung, HRS adalah pemimpin besar FPI. Sedangkan UAS dikenal sebagai pendakwah kondang asal Riau yang malang melintang di dunia syiar Islam. 

Bahkan, salah satu media masaa sempat memberitakan dengan judul "Prabowo Sudah Selesai, Habib Rizeq dan Ustaz Abdul Somad Digadang-gadang Jadi Capres 2024". 

Hal tersebut di atas tak lepas dari dukungan FPI dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang tidak lagi mendukung Prabowo Subianto karena dianggap telah beda jalan, dan menginginkan sosok presiden lebih mudah. Pilihan mereka diantaranya jatuh pada HRS dan UAS. 

Gatot Lebih Berpeluang 

Untuk menjadi presiden atau wakil presiden Indonesia tentunya merupakan hak setiap warga negara, asal mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 tahun 2017. 

Dengan begitu, Gatot dan HRS pun jelas memiliki hak dan peluang yang sama jika berkeinginan berkuasa di tanah air. Akan tetapi, menilik pada situasi dan kondisi saat ini, rasanya dibanding Gatot Nurmantyo, peluang HRS jelas jauh lebih sulit. 

Kenapa? 

Jawabannya sangat sederhana, karena posisi HRS tidak berada di dalam negeri. Telah tiga tahun lebih lamanya HRS hidup di negeri orang, yaitu Arab Saudi. Dan, hingga sekarang belum bisa kembali lagi ke tanah air. 

Adapun pemantik menetapnya HRS di Arab Saudi hingga bertahun-tahun ini adalah karena pada tahun 2107 sempat terlibat kasus dugaan pornografi berupa chat seks dengan Firza Husein, salah seorang wanita yang sempat terlibat kasus makar. Akibatnya, HRS pun harus berurusan dengan pihak kepolisian Polda Metro Jaya, Jakarta. 

Pendek kata, HRS akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, belum sempat diproses hukum lebih lanjut, pria kelahiran Jakarta, 24 Agustus 1965 ini malah meninggalkan tanah air menuju Arab Saudi. 

Entah apa yang terjadi, hingga hari ini HRS masih belum bisa kembali ke tanah air. Padahal, kasusnya telah dihentikan pihak kepolisian sejak tahun 2018. 

Sempat tersiar kabar, HRS hendak kembali ke tanah air. Akan tetapi hal itu urung terwujud. Lantaran katanya masih dicekal pihak pemerintah Indonesia. 

Nah, jika posisi HRS masih belum bisa kembali ke tanah air, sudah pasti peluangnya untuk nyapres ibarat gajah masuk lubang semut alias mustahil. Lantaran jika hendak mencalonkan diri jadi presiden atau wakil presiden, sudah barang tentu yang bersangkutan harus kembali dulu ke tanah air. Bagaimana bisa dia nyapres jika posisinya masih berada di negeri orang. 

Apabila kondisi ini tak berubah (HRS tidak bisa kembali ke tanah air.Red), sudah pasti peluang Gatot Nurmantyo lebih besar. Karena salah seorang pemrakarsa KAMI ini tinggal di tanah air. 

Peluang Berimbang Jika... 

Beda halnya jika pada suatu hari nanti HRS bisa kembali ke tanah air dan tetap punya niat mencalonkan atau dicalonkan maju Pilpres 2024. Menurut hemat penulis, peluang Gatot dan HRS relatif berimbang. 

Maksud berimbang di atas adalah sudah tentu sama-sama sulit. Lantaran, keduanya sama sekali bukan kader partai politik sebagai salah satu sarat utama menuju pencalonan. 

Artinya, syahwat politik keduanya untuk nyapres baru bisa terlaksana apabila diusung oleh partai politik yang mampu memenuhi ambang batas Pilpres atau presidential threshold. 

Untuk bisa mendapatkan kepercayaan partai politik tersebut tentu tidak mudah. Ada beberapa cara yang harus bisa dipenuhi. 

Pertama, baik Gatot maupun HRS harus bisa mendongkrak elektabilitasnya setinggi mungkin. Hal ini pastinya bakal sangat diburu oleh partai politik. Lantaran dengan elektabilitas yang tinggi akan membuka peluang untuk memenangi kontetasi Pilpres. 

Kedua, dengan cara mengikuti konvensi capres. Itupun jika ada partai politik yang membuka peluang untuk siapapun pihak yang memiliki syahwat untuk nyapres. 

Biasanya konvensi atau penjaringan calon tersebut suka dilaksanakan oleh partai-partai politik yang belum memiliki kader terbaik yang bisa diandalkan untuk maju Pilpres. Sejauh ini ada beberapa partai politik yang penulis rasa tidak memiliki kader partai mumpuni. Salah satunya adalah Nasdem. 

Selain Ketua Umumnya, Surya Paloh yang cukup mumpuni. Penulis rasa, Nasdem tidak memiliki kader yang digadang-gadang bakal diusung maju Pilpres. Sayang, sepertinya Surya Paloh tidak tertarik untuk maju pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

Dengan begitu, kemungkinan besar Partai Nasdem akan melaksanakan konvensi capres/cawapres. Hal ini tentu saja menjadi peluang bagi Gatot atau HRS untuk coba mendaftarkan diri. 

Kendati begitu, hal tersebut di atas baru sebatas asumsi. Bisa saja pada saatnya nanti Gatot dan HRS tidak memiliki keinginan nyapres dan fokus berada di luar ring pemerintahan sebagai juru kontrol penguasa. 

Salam