"Tameng" Jokowi akan Dipolisikan, Fakta atau Halu?

BEBERAPA waktu lalu, publik tanah air cukup dihebohkan dengan munculnya kelompok baru yang menamakan dirinya Kaolisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Yang memantik kegaduhan, tentu saja bukan nama kelompoknya, melainkan para anggota yang tergabung di dalamnya. Ya, KAMI diisi oleh sejumlah tokoh nasional yang selama ini cukup familiar sebagai sosok atau figur yang selalu berserbrangan dengan pemerintah. 

Siapa tak kenal dengan Rocky Gerung, seorang pria yang jauh-jauh hari memproklamirkan diri sebagai oposisi pemerintah, khususnya Presiden Jokowi. Tak heran, selama ini sepak terjangnya selalu mencari kelemahan Presiden Jokowi, untuk kemudian dikritik habis-habisan. 

Ada juga ekonom senior, Rizal Ramli, yang gerak-geriknya juga tak jauh beda dengan Rocky Gerung. Lalu, ada mantan Ketua PP Muhamadiyah, Din Syamsuddin, Muhamad Said Didu, Refly Harun dan masih banyak lagi tokoh kritis lainnya termasuk mantan Ketua MPR, Amien Rais. 

Dengan bersatunya tokoh-tokoh kritis tersebut di atas, tak berlebihan jika banyak masyarakat menilai bahwa kehadiran KAMI bukan semata-mata hendak menyelamatkan Indonesia. Akan tetapi ada maksud-maksud lain yang masih disembunyikan. 

Apalagi, Persuadaraan Alumni (PA) 212 sebagai kelompok Islam yang selama ini selalu keras mengkritisi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, juga ikut bergabung. 

Dugaan lain yang menguatkan bahwa KAMI sebenarnya tidak semata-mata sebagai pihak yang hendak mengontrol, mengawasi dan mengkritisi pemerintah demi kebaikan umat adalah bergabungnya mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo. 

Kehadiran jendral bintang empat ini dengan KAMI dinilai sejumlah kalangan sebagai cara untuk mendapatkan dukungan atas rencananya yang hendak mencalonkan diri pada kontestasi Pilpres 2024. 

Kendati demikian, semua penilaian di atas masih sebatas asumsi. Soalnya sejauh ini pergerakan KAMI masih wajar. Tak ada satupun gerak-geriknya yang bisa membahayakan kedaulatan pemerintah. 

Kalaupun ada riak kecil berupa kritik terhadap pemerintah, adalah hal wajar. Toh, selama ini hal tersebut kerap dilakukan. Bedanya kali ini mungkin kritikan mereka lebih teroganisir. 

Kendati demikian, beda lagi dengan anggapan salah seorang politisi PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul.