POLITIK Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir diwarnai dengan menguatnya politik dinasti.Â
Regenerasi pimpinan di level eksekutif maupun legislatif kental dengan hubungan darah. Pemusatan kekuasaan di kelompok kecil elite (oligarki) di berbagai level dan wilayah pun kian terasa.
Dalam sejarahnya, istilah dinasti merujuk pada sistem kekuasaan tempo doeloe. Seperti halnya zaman kerajaan atau kekaisaran. Kala itu, yang bisa menampuk jabatan hampir selalu mengandalkan keturunan dari sekelompok orang atau keluarga.
Lawan dari sistem kerajaan adalah sistem Republik, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Namun demikian, penggunaan sistem republik dalam satu negara juga tidak menutup kemungkinan terjadinya politik dinasti. Termasuk Indonesia.
Tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Karena, pada prinsipnya hal ini tidak melanggar konstitusi. Apalagi, jika dalam proses seleksi calon pemimpinnya atau pimpinan terpilih telah teruji kelayakannya.
Ngomong-ngomong soal dinasti politik di republik ini, tentu saja bukan perkara baru. Telah cukup banyak contoh di daerah, yang mempraktikannya.
Fenomena politik dinasti di daerah, tak ubahnya politik kartel yang menganut politik balas budi, politik uang maupun politik melanggengkan kekuasaan.
Dengan artian, kebebasan politik yang semakin terbuka ini, dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang punya segala akses untuk menggapai kapitalisasi dan kekuasaan.
Bicara melanggengkan kekuasaan atau dinasti politik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menjadi sorotan sejumlah kalangan. Baik, pengamat, akedemisi maupun politisi lainnya di tanah air.
Hal ini dipicu dengan akan majunya beberapa kerabat dekat dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi Pilkada serentak 2020.
Belakangan, yang masih konsisten bakal maju pada perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu mengerucut pada dua nama. Yaitu, Gibran dan menantunya, Boby Nasution.
