"PDI Perjuangan menilai bahwa Presiden Jokowi telah bekerja keras dan terus berjuang membantu rakyat agar Indonesia secepatnya bisa mengatasi dampak Covid-19. Kami berikan dukungan penuh dan siap pasang badan bagi Presiden Jokowi di dalam penanganan Covid19, demikian halnya di dalam menghadapi kelompok tertentu yang terus melalukan provokasi, memancing di air keruh, dan menganggu ketentraman masyarakat. Pada saat bersamaan partai terus melakukan dialog dan jaring aspirasi rakyat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan yang diterima, Kamis (2/7). Dikutip dari Jpnn.com.
Tidak aneh jika PDI Perjuangan begitu memuji kinerja dan mendukung langkah-langkah kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut. Pasalnya, partai yang nahkodai oleh Megawati Soekarnoputri ini merupakan pendukung terbesar Jokowi selama dua periode pemerintahannya.
Hanya saja, kenapa puja-puji hingga siap pasang badan ini diutarakan tak lama atas adanya ancaman reshuffle. Padahal sebelumnya, kader-kader PDI Perjuangan juga kerap mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi.
Sebut saja Masinton Pasaribu dan Artelia Dahlan. Kedua kader partai yang sekaligus anggota DPR RI Komisi III ini begitu vokal saat Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.
Menurutnya, klausul pasal imunitas yang terdapat pada Perppu itu bersebrangan dengan amanah konstitusi UUD 45, yang menegaskan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum.
Selain Masinton dan Artelia, ada juga nama Adian Napitupulu. Benar, mantan aktivis'98 ini tidak langsung menyerang Presiden Jokowi, melainkan Menteri BUMN, Erick Tohir.
Namun jangan lupa, Erick Tohir ini adalah satu haluan dengan Adian sebagai pendukung pemerintah. Jadi, saat Erick dikritisi, itu artinya tak jauh beda dengan mengkritisi pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
Maka, lucu juga saat wacana reshuffle berhembus, PDI Perjuangan mendadak "ramah tamah" terhadap orang nomor 1 di negara ini.
Halnya Partai Golkar, di tubuh PDI Perjuangan juga ada beberapa kadernya yang disebut-sebut layak untuk di reshuffle.
Mereka itu adalah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasona Laoly.
