Dalam pandangan sederhana penulis, memang sejatinya presidential threshold diturunkan. Setidaknya 15 hingga 10 persen.
Dengan begitu, akan sangat memungkinkan terjadinya pertarungan perebutan kursi presiden dan wakil presiden lebih dari dua pasangan calon. Tidak seperti yang terjadi pada dua gelaran Pilpres sebelumnya, tahun 2014 dan 2019.
Seperti diketahui, pada dua gelaran Pilpres terdahulu mutlak hanya sebagai unjuk kekuatan dua kubu yang bersebrangan. Yaitu kubu Jokowi dan Prabowo. Meski hasilnya sudah kita saksikan bersama, siapa yang lebih unggul.
Masalahnya, apa benar pada dua gelaran Pilpres itu hanya Jokowi dan Prabowo saja yang layak dan memiliki kafasitas sebagai pemimpin negeri?
Penulis rasa, tidak. Ada banyak figur di negeri ini yang mungkin jauh lebih baik kafasitasnya. Hanya saja seperti sudah disebutkan di atas, mereka tidak memiliki kendaraan politik atau tidak ada partai yang berani mengusungnya. Khususnya oleh partai besar.
Sementara partai-partai kecilpun tidak memiliki daya lebih. Mereka hanya bisa mendompleng dan penggembira, untuk kemudian berharap mendapatkan jatah di jabatan pemerintahan.
Maka, menurut hemat penulis, ambang batas 20 persen dalam pemilihan presiden hanya merusak iklim demokrasi dan merampas hak Partai dalam mengajukan pasangan Capres Cawapres. Penerapan ini juga  bisa jadi mengabaikan hak rakyat untuk bisa mendapatkan opsi calon pemimpin yang lebih banyak dan berkualitas.
Untuk itu, jika Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak segera direvisi, maka sangat kecil kemungkinan pada Pilpres 2024 mendatang akan banyak pasangan calon yang ikut berkontestasi.
Itu artinya, nama-nama kandidat yang selama ini berseliweran, dengan sendirinya akan menghilang oleh regulasi. Pada akhirnya tersisa sosok-sosok yang memang berada di gerbong parti politik besar. Dan, kembali terjadi head to head dua pasangan calon.
Pro Jokowi Lawan Anies?
Tak bisa dinafikan, belakangan jalan panjang menuju Pilpres 2024 telah memunculkan figur-figur baru dan lama yang berpotensi jadi kandidatnya. Meski tak bisa dipungkiri pula, peta politiknya masih cair dan cenderung abu-abu.
