GUBERNUR rasa presiden sempat tersemat pada sosok Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Entah siapa awalnya dan apa alasannya yang melontarkan narasi tersebut. Bisa jadi, pihak-pihak yang selama ini mendukungnya. Bagaimanapun, sebagai pendukung, tentu saja akan selalu berusaha mengedepankan sisi positif dari sosok yang diidolakannya. Subyektif? Sudah pasti.
Sejak dinobatkan sebagai penguasa tertinggi di ibu kota negara setelah sebelumnya pada Pilgub DKI Jakarta sukses mengalahkan pasangan petahana, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat, banyak ragam cerita mewarnai kiprahnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Bahkan tak jarang cerita tentang Anies menjadi trending di media sosial (medsos). Terutama yang berkenaan dengan kebijakannya sebagai pemimpin ibu kota.
Beberapa cerita yang sempat viral diantaranya adalah terkait dengan terbongkarnya pengadaan aibon oleh anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.
Betapa tidak viral, pengadaan aibon tersebut dalam APBD DKI mencapai Rp. 82 milyar. Sejumlah pihak menganggap tingginya jumlah anggaran untuk pengadaan itu aneh. Keanehan semakin berlanjut karena rincian anggaran yang sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id, kemudian hilang.
Kemudian terkait revitalisasi monas yang didalamnya ada aktifitas penebangan ratusan pohon serta rencana balapan Formula E, yang akhirnya mengerucut terjadinya banjir besar di DKI Jakarta juga sempat heboh di medsos.
Dampak dari kebijakannya tersebut membuat mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dalam tekanan. Betapa tidak, publik marah dan warganet pun tak urung mencaci-maki, membully serta mengkritik pedas.
Dasar Anies, sosok yang sudah terkenal dengan kepiawaiannya beretorika dan membangun narasi. Dia hampir selalu bisa menepis segala bentuk kritikan, cacian dan bully-an yang datang terhadapnya.
Bahkan saat banjir awal tahun 2020 melanda Jakarta, Anies bahkan kekeuh tidak mau disalahkan. Dia malah berani "perang narasi" dengan pejabat pemerintah pusat. Seperti Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Djoyohadikusumo hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Peristiwa tersebut tak urung membuat publik semakin geram. Alih-alih menyadari kesalahannya, Anies malah terus berkelit dan seolah tidak mau disalahkan.
