Catatan Hukum: Kita Butuh Penerang

Mengapa? Kepala Negara harus mengingatkan bahwa penyelesaian masalah BLBI, termasuk pemberian SKL kepada obligor, adalah pilihan yang diambil waktu itu sebagai bagian upaya mengatasi krisis dan memulihkan perekonomian. Pemerintah terikat secara hukum, mengakui segala hak dan kewajiban obligor yang sudah menyelesaikannya. 

Masalah ini sudah final bagi mereka yang menandatangani perjanjian MSAA dan menerima SKL. Ada sejumlah obligor yang membandel, sampai sekarang tidak membayar utang, mereka itu yang seharusnya dikejar.

Pemerintah telah menyatakan penerima SKL itu sudah memenuhi kewajiban. Masalah mereka sudah selesai. Bila kini KPK menetapkan pemilik BDNI sebagai tersangka dan buron, itu keputusan yang melampaui batas.  Itu seperti ingin membatalkan keputusan dan kesepakatan pemerintah. Sebagai Kepala Negara, Jokowi harus mengingatkan dan meluruskannya.

Tentu tidak perlu marah seperti ketika mendengar penjelasan direksi PLN namun sebagai Kepala Negara, Jokowi harus mengingatkan, menegur dan memberikan arahan kepada KPK agar tidak menabrak aturan. Bila itu dilakukan, Jokowi diapresiasi karena "menyalakan kembali lampu keadilan" yang padam. (Mas Kumambang)