Mohon tunggu...
Shamier Pare News
Shamier Pare News Mohon Tunggu... Penulis - LBH PWI SULSEL

Saya ingin meluangkan karya-karya di kompasiana, semoga bisa bermanfaat walaupun tulisan tidak terlalu bagus. Tapi apa salahnya sy bisa berbuat banyak demi bangsa, negara, rakyat. Apa yng tidak dieketahui orang maka sy akan utarakan ditulisan sesuai fakta dilapangan....selamat membaca...manusia selalu berbuat kesalahan tetapi jika tidak selalu belajar dan terus belajar aka tidak akan tercapai suatu tujuan..

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

SCI SulSel Nilai Pelaksanaan Diklat PIM IV Hanya Dijadikan Proyek

14 Oktober 2011   02:35 Diperbarui: 26 Juni 2015   00:58 126
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

· Pelaksana Diklat tidak utamakan Kualitas SDM

PAREPARE,  SULSEL – Kepala Bidang (Kabid) Diklat BKDD, Muh. Nurjani, mengungkapkan, sesuai ketentuan PP no, 1 tahun 2000 bahwa diklat yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanan tugas jabatan structural secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika.

Pernyataan Muh Nurjani yang juga ketua Diklat Pendidikan Latihan Kepemimpinan (PIM) IV di media ditanggapi oleh coordinator Sulawesi Selatan SocietyCorruption Investigation Parepare, Anton Asiz.

Anton menjelaskan, apa yang dikatakan Muh. Nurjani itu benar, tetapi jangan sampai terulang perbuatan melanggar aturan yang pernah terjadi pada peserta Diklat PIM III angtan 105 tahun 2010 dimana ada salah satu peserta tidak mengikuti materi Diklat selama tiga kali beruturut-turut tanpa ada keterangan yang jelas bahkan tidak ikut ujian materi namun lulus meskipun namanya lulus bersyarata. Ironisnya lagi yang bersangkutan (peserta, red) di promosi dan sudah menduduki jabatan eselon III pada salah satu SKPD.

Jadi dalam pemikiran kami adanya salah satu pegawai yang melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diucapkan Nurjani itu diindikasi ada yang melindungi tersebut. “Saya sampaikan kepada bagian Diklat diharapkan profesionalisme jangan berlindung dengan menyebut aturan tapi realisasinya dilapangan tidak demikian, demi terwujudnya good governance maka dibutuhkan diklat yang berkualitas dan bermoral, bukan teori dibutuhkan,”tegasnya.

Lanjut, Anton, bukan semata-mata kuantitas yang diutamakan yang mengarah pada proyek semata, yang berujung pada hilangnya moral dan etika bangsa, sebab Diklat BKDD salah satu harapan dan merupakan ujung tombak keberhasilan dalam peningkatan dan peniptaan SDM yang handal demi persaingan global secara umum masyarakat Indonesia dan khususnya para pegawai lingkup pemerintah kota Parepare. (shamier)

-

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun