Setahun lalu, saya pernah menulis tentang GPH Prabukusumo yang mengundurkan diri dari posisi ketua Demokrat Yogya karena merasa harga dirinya direndahkan oleh pimpinan pusat Demokrat. Kalau dicermati, pilihan ini tentu di luar stereotip umum bahwa kalangan priyayi yang feodalistik menganggap kekuasaan sebagai pusaka yang harus dipertahankan mati-matian.
Kira-kira setahun setelah itu, paling tidak ada dua pejabat negara yang pengunduran dirinya mendapat pemberitaan besar. Pertama adalah wakil bupati Garut, Dicky Chandra. Mantan artis ini mundur karena merasa tidak sejalan dengan bupati. Sontak, banyak yang memuji-muji keputusannya mengingat jarangnya pejabat mau mengambil resiko tersebut.
Kasus kedua dan paling terbaru adalah wakil gubernur Jakarta. Priyanto, pendamping Fauzi Bowo sejak tahun 2007, tak ada angin tak ada salju, minta berhenti. Hingga hari ini, rencana ini mendapat perhatian besar dari media.
Berbeda dengan Dicky Candra yang dari sononya sudah terkenal, banyak yang berspekulasi, Priyanto mau mencari popularitas. Seperti kita tahu, delapan bulan lagi Jakarta akan melangsungkan pilkada untuk memilih gubernur baru. Inilah jabatan yang digadang-gadang diincar oleh mantan jenderal itu.
Mengundurkan diri ketika menjabat di Indonesia mungkin boleh dibilang luar biasa. Negeri ini tidak seperti negara Jepang, misalnya, yang memiliki tradisi itu. Tak heran, semua jabatan-jabatan penting, dari organisasi sepakbola hingga presiden, yang tak berprestasi apa-apa tetap dipegang oleh orang yang itu-itu saja.
Prabu, Dicky, dan Priyanto berlatar belakang profesi berbeda sebelum terjun jadi politisi. Terlepas dari motifnya, sikap mereka tentu bisa dijadikan inspirasi oleh pejabat lain. Bahwa jabatan bukanlah keris yang harus dipertahankan mati-matian sampai titik darah penghabisan.
Dalam sejarah Indonesia, tidak ada kisah pengunduran diri pejabat yang paling fenomenal selain yang dilakukan Bung Hatta tahun 1956. Dalam konteks saat itu, Bung Hatta bukan hanya seorang wakil presiden. Ia adalah juga proklamator dan pendiri republik ini. Karena itu, apabila Dwitunggal Sukarno-Hatta pecah bisa membuat Indonesia ini tercerai-berai.
Indikasinya memang sempat muncul kurang lebih setahun kemudian. Gabungan panglima daerah Dewan Banteng dan Dewan Gajah di Sumatera menuntut agar Bung Hatta kembali ke posisinya. Namun, belum sempat terwujud, para panglima mendeklarasikan PRRI yang memberontak terhadap pemerintah Juanda. Meski pengunduran diri Bung Hatta bukan faktor utama, kita bisa melihat betapa besar pengaruhnya dalam menjaga persatuan Indonesia.
Sikap Bung Hatta ini pun sering dijadikan contoh bagi kaum intelektual ketika meminta pemimpin mengundurkan diri. Betapa orang nomor dua di negeri ini saja tidak mengangap jabatan itu luar biasa, apalagi jabatan-jabatan di bawahnya.
Namun membandingkan politisi saat ini dengan Bung Hatta agaknya kurang tepat. Bung Hatta pada dasarnya seorang intelektual yang kebetulan tercebur ke politik sebagai alat perjuangan. Saat itu, kaum cerdik-pandai sekaligus juga pemimpin rakyat yang mayoritas buta huruf.
Watak alami Bung Hatta ini akan menganggap jabatan hanyalah sebagai sarana untuk mengabdikan ilmunya secara praktis. Kebetulan juga Bung Hatta adalah ekonom yang saat itu sangat langka di antara taburan ahli-ahli hukum. Jadi wajar, jika niatnya dirasa tidak digubris, mundur adalah pilihan terbaik.
