Mohon tunggu...
Salwa SalsabilaPutri
Salwa SalsabilaPutri Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa S1 Akuntansi

Saya seorang mahasiswa S1 Akuntansi, terkadang saya suka menulis untuk menuangkan apa yang sedang saya pikirkan. Menulis merupakan salah satu hobi saya

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi BUMN Melalui Sistem Pengendalian Internal

31 Mei 2024   15:07 Diperbarui: 31 Mei 2024   15:14 91
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber :  www.bpkp.go.id

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah tulang punggung bagi keberhasilan sebuah organisasi, terutama dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN sering menjadi sorotan atas isu-isu terkait tata kelola perusahaan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mengatasi tantangan ini, pengetatan sistem pengendalian internal manajemen menjadi sangat penting.

Peran Strategis BPKP dalam Penegakan SPI

Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memainkan peran kunci dalam pengawasan dan penguatan SPI di BUMN. Kasus-kasus seperti penyelewengan dana, kegagalan dalam pengelolaan risiko, dan kurangnya transparansi seringkali menjadi fokus pemeriksaan BPKP. Upaya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam BUMN sering kali dimulai dari rekomendasi dan tindak lanjut dari audit yang dilakukan oleh BPKP.


Komitmen Kementerian BUMN terhadap Good Corporate Governance

Kementerian BUMN secara tegas menyatakan komitmennya untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja BUMN. GCG tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan.

Langkah-langkah Menuju Pengetatan SPI

Langkah-langkah konkret untuk pengetatan sistem pengendalian internal manajemen di BUMN mencakup:

  1. Pengembangan Kebijakan dan Prosedur: BUMN perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.
  2. Penerapan SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja yang penting dalam memastikan bahwa BUMN menjalankan operasinya dengan efisien, efektif, dan transparan.
  3. Kerja Sama dengan BPKP: BUMN perlu bekerja sama erat dengan BPKP dalam melakukan audit, evaluasi, dan perbaikan atas SPI mereka. Ini melibatkan penerapan rekomendasi dari hasil audit BPKP untuk meningkatkan proses dan kontrol internal.


Keberhasilan Melalui Pengendalian yang Ketat

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun