Masa kolonial menghadirkan tantangan baru bagi politik Islam, terutama dengan munculnya modernisme dan nasionalisme. Peneliti seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan ide-ide politik Barat seperti hak asasi manusia dan demokrasi. Mereka menekankan bahwa masyarakat Islam harus melakukan reformasi untuk menghadapi modernitas dan kolonialisme.
Setelah kolonialisme, negara-negara Muslim berusaha membangun sistem politik yang menggabungkan demokrasi kontemporer dan mencerminkan identitas Islam. Debat tentang peran syariah dalam pemerintahan dan hak-hak individu dalam negara Islam kontemporer sangat memengaruhi pemikiran politik Islam saat ini.
Demokrasi dan Politik Islam Kontemporer
Pemikiran politik Islam terus berkembang di era modern. Mereka berusaha menemukan cara untuk menyeimbangkan tuntutan demokrasi modern dengan nilai-nilai tradisional. Banyak akademisi Muslim, seperti Tariq Ramadan dan Yusuf al-Qaradawi, menekankan bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam selama didasarkan pada keadilan, partisipasi, dan penghormatan hak-hak individu.
Banyak negara Muslim telah mengubah gagasan demokrasi untuk mencerminkan nilai-nilai Islam. Misalnya, di Indonesia, demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang menghormati pluralisme dan prinsip-prinsip keadilan sosial, dan di Turki, model demokrasi sekuler dikombinasikan dengan penghormatan terhadap identitas Islam, meskipun dinamika politik yang kompleks dan kadang-kadang kontroversial.
