Sumber Historis 1 Primus interpares adalah orang yang paling utama atau paling penting dalam suatu kelompok, orang yang menonjol di antara orang-orang yang sederajat. Otorisasi ilahi menetapkan bahwa para penguasa bumi dipilih oleh Tuhan dan memiliki otoritas yang tak tertandingi. Munculnya para tiran yang sewenang-wenang memerintah dan menindas rakyat. Tirani Louis dan pemerintahan Louis XIV yang sewenang-wenang membawa penderitaan dan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat.
Sumber Historis 2 Manusia di
Sosiologi Sumber 1 aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membatasi kekuasaan pemerintah atau penyelenggaraan negara.
Sumber Sosiologis 2 Sebagai kepala negara, Presiden merupakan lambang resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan Sekretaris Kabinet mempunyai kewenangan eksekutif untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan korupsi adalah kekuasaan absolut yang benar-benar korup disebut LordActon.
Nilai nilai konstitusi dalam UUD 1945
Nilai nominal adalah makna yang diakui secara sosial yang diberikan pada suatu objek. Nilai semantik adalah makna yang terkandung dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan nilai tersebut. Nilai-nilai normatif erat kaitannya dengan hak dan kewajiban warga negara. Nilai normatif mengacu pada peraturan, hukum, dan norma yang berlaku dalam masyarakat dan harus dipatuhi oleh warga negara. Hal ini mencakup norma-norma mengenai hak dan kewajiban warga negara, seperti hak memilih pemimpin, kewajiban membayar pajak, dan hak atas pelayanan kesehatan yang memadai. Nilai-nilai tersebut ditentukan oleh pemerintah untuk memastikan warga negara mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Nilai nominal adalah makna yang diakui secara sosial yang diberikan pada suatu objek.
Menurut Karl Lowenstein, konstitusi mempunyai dua aspek utama, yaitu teori (das sollen) dan praktik (das sein). Apabila konstitusi dapat dipahami, diakui, diterima, dan dihormati oleh masyarakat, maka konstitusi tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga menjadi kenyataan dan mempunyai dampak, sehingga disebut konstitusi yang mempunyai makna normatif. Namun suatu konstitusi mempunyai nilai nominal jika sebagian atau seluruhnya tidak menjadi tolak ukur atau pedoman dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan negara (SAEPUDIN, 2010). Nilai normatif merupakan nilai-nilai yang diharapkan dalam konstitusi. Konstitusi juga menyimpan nilai-nilai ideal sehingga membawa nilai-nilai normative. Konstitusi adalah kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan secara amanah, tertib, dan menghormati konsekuensinya. Nilai semantik adalah nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi yang memungkinkannya digunakan sebagai pedoman, sumber rujukan, suatu klaim kebenaran dan sebagai semboyan atau semboyan belaka.Â
Nilai nominal dan nilai semantik merupakan faktor penting dalam mengatur hak dan kewajiban warga negara.Nilai nominal yang digunakan untuk menggambarkan kewarganegaraan dalam negara demokrasi mungkin berbeda dengan yang digunakan dalam sistem otoriter. Nilai semantik adalah makna dalam bahasa yang digunakan untuk menyampaikan nilai.
Dari segi hak dan kewajiban warga negara, nilai semantik menentukan bagaimana mengkomunikasikan nilai hak dan kewajiban kepada warga negara.Nilai-nilai semantik harus diungkapkan secara jelas dan rinci untuk memastikan masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Nilai normatif mengacu pada standar yang ditetapkan yang menentukan bagaimana masyarakat seharusnya berperilaku. Jika nilai nominal adalah makna yang diberikan pada suatu objek yang disepakati masyarakat, dan nilai semantik adalah makna yang terkandung dalam bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai.
Memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat memahami bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur.Konsep hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 merupakan konsep penting yang menjadi landasan dasar bagi pengembangan dan penegakan hukum dan standar yang berlaku di Indonesia.Konsep ini mengatur hak dan kewajiban warga negara serta menjadi dasar pengaturan pemerintahan di Indonesia.
1. UUD SEBAGAI KONSTITUSI
