Kuba merupakan negara sosialis-komunis yang bertetangga dengan Amerika yang memiliki dendam dengan negara sosialis terbesar (Uni Soviet). Negara ini terletak di bagian utara Karibia dan berbatasan dengan Florida dan Bahama di sebelah utara, Haiti di sebelah barat, dan Meksiko di sebelah timur. Secara politik, Kuba mulai dikenal karena kedekatannya dengan Uni Soviet dan terjadinya Krisis Misil Kuba, embargo yang dilakukan Amerika terhadapnya, dan perubahan politik dan ekonomi yang terjadi di dalam negaranya.
Setelah kurang lebih 60 tahun di bawah bayang-bayang Amerika Serikat akhirnya Kuba bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Secara singkat, setelah Kuba berada di bawah kekuasaan Fidel Castro (1959) kebijakan politik dan ekonomi Kuba berganti menjadi kearah sosialis-komunis. Kebijakan pada era pemerintahan Fidel Castro ini, ia memusatkan perhatiannya ke masalah-masalah kemandirian ekonomi, kesehatan, dan pedidikan gratis, serta memulai hubungan diplomatiknya di bidang politik dan ekonomi dengan Uni Soviet.
Kebijakan Ekonomi Kuba pada Masa Fidel Castro dan Embargo Ekonomi yang Terjadi
Demi bisa melepas ketergantungan ekonomi terhadap Amerika Serikat, Presiden Fidel Castro membuat beberapa program ekonomi:
1. Nasionalisasi Aset
Melalui Undang-Undang Reformasi Agraria tahun 1959 dan 1963, pemerintah Kuba yang di bawah Fidel Castro menasionalisasi semua kepemilikan lahan diatas 67 hektar. Hampir sebagian besar lahan yang dinasionalisasikan merupakan lahan pertanian. Hal ini dilakukan Kuba mengingat negara ini merupakan negara penghasil gula terbesar di dunia dan disebut 'Kaleng Gula Dunia'. Tetapi, waktu itu kebanyakan lahan dimiliki oleh pihak asing, maka dari itu pemerintah ingin mengambil kembali lahan ini untuk dikelola oleh masyarakat lokal.
Lalu, pada tahun 1968 semua industri seperti perdagangan, bank, dan pendidikan juga dinasionalisasi. Upaya ini dilakukan kerena saat itu terjadi ketimpangan sosial yang sangat kentara. Harapannya agar terjadi pemerataan kesejahteraan di masyarakat.
2. Reformasi Agraria
Pengesahan Undang-Undang Agraria menyebabkan huru-hara antara Amerika Serikat dengan Kuba. Undang-Undang Reformasi Agraria tahun 1959 menyatakan bahwa orang asing yang tidak memiliki kewarganegaraan Kuba tidak diperbolehkan untuk memiliki lahan pertanian di Kuba. Padahal waktu itu, sebagian besar lahan adalah milik Amerika dan Eropa Barat. Tentunya Amerika Serikat mengecam keras adanya undang-undang ini. Pengusaha Amerika Serikat merasa sangat-sangat dirugikan karena tidak ada kompensasi sama sekali dari Kuba untuk penyitaan lahannya.
3. Sentralisasi Ekonomi
Pada awal masa kepemimpinan Fidel Castro (1963-1964), ekonomi kuba mengadopsi sistem perencanaan dan pimpinan yang tersentralisasi. Dimana pada masa ini, seluruh proses perencanaan produksi dan distribusi ditetapkan oleh dinas perencanaan sentral. Usaha ini nyatanya tidak efektif dikarenakan beberapa hal, seperti sistem yang terlalu terpusat, kurangnya perhatian terhadap rentabilitas ekonomi, dan tidak adanya hubungan yang kuat antara rencana dari pusat dengan rencana turunan yang ada di bawahnya.
