Keadilan adalah sebuah prinsip yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Tanpa adanya keadilan, sebuah negara akan menghadapi potensi ketidakstabilan, ketegangan sosial, dan ketimpangan yang berbahaya bagi masyarakatnya. Dalam kehidupan bernegara, keadilan bukan hanya tentang pembagian sumber daya yang adil, tetapi juga tentang menjamin hak-hak setiap individu, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Sebagai sebuah prinsip fundamental dalam banyak ajaran moral dan agama, keadilan menjadi landasan bagi terciptanya negara yang sejahtera, stabil, dan harmonis.
 Dalam Islam, keadilan bukan hanya merupakan nilai yang harus ditegakkan, tetapi juga merupakan cermin dari ketakwaan seseorang kepada Tuhan. Hal ini dijelaskan dengan jelas dalam Surat Al-Maidah ayat 8, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada ketaqwaan". Ayat ini menghubungkan langsung antara keadilan dan ketakwaan, dua nilai yang sangat penting dalam Islam, yang saling memperkuat dan mendukung satu sama lain. Keadilan dalam pandangan Islam bukan hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga dengan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa hak setiap orang dihormati dan dilindungi.
Dalam praktik kehidupan bernegara, keadilan mencakup banyak aspek yang mempengaruhi seluruh tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Keadilan bukan sekadar soal penegakan hukum yang adil, tetapi juga terkait erat dengan bagaimana negara memperlakukan setiap warganya, tanpa terkecuali. Keadilan harus diwujudkan dalam berbagai kebijakan, mulai dari perlindungan hak asasi manusia, pengelolaan sumber daya alam, hingga pemerataan kesempatan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Bagi sebuah negara yang besar dan pluralistik seperti Indonesia, keadilan menjadi lebih penting karena keragaman suku, agama, dan budaya yang ada. Indonesia harus mampu mengelola keberagaman ini dengan kebijakan yang adil agar semua kelompok merasa dihargai, diakui, dan tidak terdiskriminasi. Sebagai negara dengan berbagai tantangan sosial dan ekonomi, keadilan di Indonesia harus terwujud dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang luas, pengurangan kemiskinan, dan pengentasan ketimpangan antara wilayah yang lebih maju dan yang tertinggal.
Keadilan di Indonesia juga berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan praktik-praktik tidak adil lainnya. Jika sebuah negara dikuasai oleh praktik-praktik tidak adil, maka negara tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keadilan menjadi dasar untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa keadilan, hukum dan kebijakan yang diterapkan akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas negara itu sendiri.
Hal inilah yang menjadikan spirit Partai Keadilan Sejahtera dalam memperjuangkan keadilan, Partai Keadilan Sejahtera mengambil peran penting dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKS sejak awal dideklarasikan pada 20 Juli 1998, berkomitmen untuk melayani masyarakat yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, yang tidak hanya berfokus pada aspek politik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat yang berprinsip pada keadilan dan kesetaraan.
Beberapa program PKS, seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal, dan penguatan sektor kesehatan, mencerminkan komitmen partai ini untuk mewujudkan keadilan. Selain itu, PKS juga aktif dalam mendorong pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pemerintah. PKS berjuang untuk menciptakan sistem yang tidak hanya adil dalam teori, tetapi juga adil dalam praktik, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat.
Keadilan dan ketakwaan adalah dua nilai yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bernegara. Ketakwaan mengajarkan setiap individu untuk senantiasa berpegang pada prinsip kebaikan, kejujuran, dan integritas, yang merupakan fondasi dari segala bentuk kebijakan yang adil. Dalam konteks pemerintahan, ketakwaan mendorong para pemimpin untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil. Pemimpin yang bertakwa akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari kebijakan yang merugikan masyarakat dan berusaha memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Namun, ketakwaan saja tidak cukup tanpa adanya penegakan keadilan yang nyata. Sebaliknya, keadilan yang diterapkan tanpa landasan ketakwaan dapat berujung pada kebijakan yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan yang lebih besar. Oleh karena itu, keduanya harus saling melengkapi dan diterapkan secara bersamaan untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar-benar adil dan bermartabat.
Keadilan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat itu sendiri. Tanpa partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa, keadilan tidak akan pernah terwujud secara maksimal. Pendidikan tentang keadilan dan ketakwaan harus terus dilakukan, tidak hanya di tingkat institusi pendidikan formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu harus menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan, baik melalui tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari, maupun melalui partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan politik.
