REFLEKSI JELANG PILKADA: MUNGKINKAH MASA TENANG BENAR-BENAR TENANG ATAU TEGANG?
*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao
Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 menjadi momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai ajang untuk memilih pemimpin daerah, Pilkada bukan hanya sekadar kompetisi politik, tetapi juga wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di tingkat lokal. Namun, di balik antusiasme ini, tantangan besar juga mengintai, terutama dalam menjaga situasi kondusif menjelang hari pemungutan suara.
Masa tenang, yang seharusnya menjadi periode refleksi bagi pemilih, kerap kali diwarnai oleh ketegangan akibat kampanye terselubung, berita hoaks, dan konflik antarpendukung. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah masa tenang Pilkada 2024 dapat benar-benar menjadi waktu yang tenang, atau justru akan dirundung ketegangan seperti tahun-tahun sebelumnya?
Masa tenang dalam Pilkada adalah waktu yang ditetapkan untuk menghentikan segala bentuk kampanye, memberikan kesempatan bagi pemilih untuk merenungkan pilihannya tanpa tekanan atau pengaruh langsung dari para kandidat. Namun, dalam praktiknya, masa tenang sering kali tidak berjalan sesuai dengan harapan. Berbagai dinamika yang terjadi di masa tenang menunjukkan bahwa tantangan besar masih membayangi proses demokrasi ini. Kampanye terselubung sering menjadi fenomena yang sulit dikendalikan, baik melalui pesan berantai, aktivitas di media sosial, maupun penggunaan influencer atau tokoh masyarakat untuk secara tidak langsung memengaruhi pilihan publik. Selain itu, penyebaran berita hoaks menjadi salah satu ancaman serius yang mampu memicu ketegangan di masyarakat. Hoaks yang dirancang untuk menjatuhkan salah satu kandidat sering kali menyebar dengan cepat, menciptakan polarisasi di antara para pendukung.
Ketegangan ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan yang efektif dari pihak berwenang terhadap pelanggaran aturan masa tenang. Di beberapa daerah, masa tenang bahkan menjadi ajang untuk praktik politik uang yang terselubung, di mana para kandidat atau tim sukses mencoba memengaruhi pemilih dengan memberikan imbalan tertentu secara diam-diam. Semua ini menunjukkan bahwa masa tenang, yang idealnya menjadi momen refleksi damai, justru kerap menjadi medan konflik tersembunyi yang mengguncang stabilitas politik dan sosial.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas dan terorganisasi, baik dari penyelenggara pemilu, aparat keamanan, maupun masyarakat, untuk memastikan masa tenang benar-benar berjalan sesuai tujuannya, yakni memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan pilihan dengan tenang dan bebas dari pengaruh negatif.
Ketenangan masa tenang Pilkada sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah sikap dan komitmen para kandidat beserta tim suksesnya untuk mematuhi aturan pemilu, termasuk menghentikan segala bentuk kampanye. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini sering kali menjadi pemicu ketegangan, terutama jika ada praktik kampanye terselubung atau politik uang yang sulit terdeteksi. Selain itu, pengaruh media sosial sangat besar dalam menentukan situasi selama masa tenang.
Penyebaran informasi yang tidak terkontrol, terutama hoaks atau ujaran kebencian, dapat memicu polarisasi di masyarakat. Faktor lain yang tak kalah penting adalah kesiapan aparat keamanan dan lembaga pengawas pemilu dalam mengantisipasi dan menangani potensi pelanggaran selama masa tenang. Ketegasan dalam penindakan dapat menjadi sinyal kuat untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.
