KETIKA HAWA NAFSU KEKUASAAN MEMBAJAK SISTEM DAN NILAI DEMOKRASI, APA YANG DIRASAKAN?
Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao
Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang fundamental dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan, dan keadilan. Dalam sistem demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan umum, di mana setiap individu memiliki hak suara dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Prinsip kedaulatan rakyat memastikan bahwa keputusan politik dan kebijakan negara mencerminkan kehendak rakyat, bukan kepentingan sekelompok orang atau elit politik.
Kebebasan, sebagai pilar utama demokrasi, meliputi hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritik tanpa takut akan pembalasan. Demokrasi berfungsi sebagai penjaga integritas sosial dan politik, menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk hidup dengan hak dan kebebasan yang dihormati serta diberdayakan.
Munculnya ancaman dari dalam berupa hawa nafsu kekuasaan dapat merusak nilai-nilai dasar demokrasi secara signifikan. Ketika para pemimpin terjebak dalam ambisi pribadi untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan, mereka sering kali mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Hawa nafsu kekuasaan ini dapat mengarah pada praktik-praktik seperti korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang, yang mengikis integritas sistem demokrasi. Dengan demikian, hawa nafsu kekuasaan bukan hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga merusak fondasi kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu sendiri.
Hawa Nafsu Kekuasaan dan Pembajakan Sistem Demokrasi
Hawa nafsu kekuasaan membajak sistem dan nilai demokrasi dengan cara yang merusak dan sistematis. Para penguasa yang terobsesi dengan kekuasaan sering kali mencoba untuk mengendalikan proses demokrasi, baik melalui kecurangan maupun manipulasi hasil pemilu, sehingga menghilangkan esensi dari pemilihan yang adil dan bebas. Selain itu, mereka mungkin memperkuat kekuasaan dengan mengubah undang-undang atau konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan atau mengubah aturan yang menguntungkan posisi mereka.
Dalam aspek lain, hawa nafsu kekuasaan mendorong pemimpin untuk membatasi kebebasan pers dan mengontrol media, dengan tujuan mengurangi kritik publik dan mempersempit ruang bagi opini yang berbeda. Lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan pengadilan seringkali dilemahkan atau dipengaruhi secara tidak sah untuk memastikan dukungan bagi kebijakan yang menguntungkan penguasa, bukan rakyat. Dengan cara ini, hawa nafsu kekuasaan tidak hanya merusak integritas sistem demokrasi, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan proses politik yang seharusnya mencerminkan kehendak rakyat.
Dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat hawa nafsu kekuasaan dalam sistem demokrasi sangat mendalam dan merusak. Salah satu dampak utama adalah krisis kepercayaan publik, di mana masyarakat mulai meragukan integritas dan legitimasi pemerintah. Ketidakpuasan ini seringkali disertai dengan ketidakberdayaan, karena warga merasa suara dan pendapat mereka tidak lagi diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Pembatasan kebebasan berbicara dan berekspresi juga menjadi masalah besar, di mana media yang dikuasai pemerintah mengabaikan laporan yang kritis dan hanya menyebarkan informasi yang mendukung kepentingan penguasa.
Selain itu, kebijakan yang tidak adil dan keputusan yang mementingkan kepentingan elit politik menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin melebar, dengan akses terhadap sumber daya dan peluang menjadi semakin tidak merata. Rasa frustrasi dan kemarahan pun meluas, mendorong berbagai bentuk protes dan perlawanan dari masyarakat yang berusaha menuntut perubahan. Dalam jangka panjang, dampak-dampak ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta melemahkan struktur demokrasi yang seharusnya melayani kepentingan semua lapisan masyarakat.
Hal tersebut menimbulkan reaksi dan perasaan masyarakat terhadap pembajakan demokrasi akibat hawa nafsu kekuasaan sering kali melibatkan campuran frustrasi, ketidakberdayaan, dan kemarahan. Masyarakat yang menyaksikan pengabaian terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan manipulasi kekuasaan merasa semakin terasing dan tidak terwakili dalam sistem politik. Reaksi ini menggambarkan keinginan masyarakat untuk kembali ke tata kelola yang adil dan transparan, serta untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.
