Mohon tunggu...
Salmun Ndun
Salmun Ndun Mohon Tunggu... Guru - Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain

Membaca itu sehat dan menulis itu hebat. Membaca adalah membawa dunia masuk dalam pikiran dan menulis adalah mengantar pikiran kepada dunia

Selanjutnya

Tutup

Humaniora Pilihan

Menelusuri Pesan Moral di Balik Permohonan Maaf Presiden Jokowi di Ujung Kekuasaan

4 Agustus 2024   04:25 Diperbarui: 6 Agustus 2024   04:21 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber gambar : Liputan6.com

MENELUSURI PESAN MORAL DI BALIK PERMOHONAN MAAF PRESIDEN JOKOWI DI UJUNG KEKUASAAN

*Salmun Ndun,S.Pd., Guru UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kab. Rote Ndao

Momen Acara Dzikir dan Doa Kebangsaan berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024 malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatasnamakan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, di hadapan ribuan undangan pada acara pembuka dimulai rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan menjelang HUT ke-79 RI, memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam menjalankan amanah sebagai Presiden RI.  .

Permohonan maaf ini muncul di tengah berbagai tantangan yang dihadapi selama masa pemerintahannya. Jokowi mengakui adanya kekurangan dan kesalahan selama masa kepemimpinannya, serta berbagai keputusan yang mungkin belum memenuhi harapan rakyat. Langkah ini tidak hanya mencerminkan sikap rendah hati dan keterbukaan, tetapi juga menunjukkan komitmen Jokowi untuk meninggalkan warisan moral yang kuat bagi bangsa Indonesia. Permohonan maaf tersebut menandai momen refleksi dan evaluasi yang penting, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat kembali perjalanan kepemimpinan Jokowi dengan perspektif yang lebih mendalam dan kritis.

Permohonan maaf Jokowi di ujung masa jabatannya mengandung pesan moral yang mendalam dan signifikan. Pertama, tindakan ini menunjukkan keberanian dan kejujuran seorang pemimpin dalam mengakui kesalahan, sebuah kualitas yang seringkali langka dalam politik. Mengakui bahwa tidak semua keputusan dan kebijakan berjalan sempurna merupakan cermin dari transparansi dan integritas.

Kedua, permohonan maaf ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Jokowi menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya menerima pujian saat berhasil, tetapi juga siap menerima kritik dan bertanggung jawab atas kegagalan.

Ketiga, langkah ini juga mengajarkan nilai-nilai moral kepada masyarakat, bahwa mengakui kesalahan adalah bagian penting dari proses pembelajaran dan perbaikan diri. Dengan permohonan maafnya, Jokowi mengingatkan kita semua bahwa ketulusan dan keberanian untuk mengakui kekurangan adalah fondasi bagi pembangunan karakter yang kuat dan berkelanjutan. Pesan moral ini tidak hanya relevan bagi pemimpin politik, tetapi juga bagi setiap individu dalam kehidupan sehari-hari.

Konteks Permohonan Maaf

Presiden Jokowi, memulai perjalanan politiknya dari akar yang sederhana sebagai pengusaha mebel di Solo sebelum terjun ke dunia politik sebagai Wali Kota Solo pada tahun 2005. Kepemimpinannya yang inovatif dan berfokus pada pelayanan publik membuatnya mendapatkan perhatian nasional, yang membawanya terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012.

Kepopuleran Jokowi terus meningkat berkat pendekatannya yang blusukan, gaya kepemimpinan yang langsung terjun ke lapangan, dan berbagai kebijakan pro-rakyat. Pada tahun 2014, Jokowi terpilih sebagai Presiden Indonesia, dan pada tahun 2019, ia terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Perjalanan politik Jokowi menunjukkan dedikasinya untuk mengembangkan Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan yang berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Permohonan maaf Jokowi menjelang akhir masa jabatannya muncul dalam konteks yang penuh tantangan dan dinamika kompleks. Selama masa kepemimpinannya, Indonesia menghadapi berbagai masalah besar, termasuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, Jokowi juga berhadapan dengan isu-isu politik seperti ketegangan dalam reformasi hukum, kontroversi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, dan berbagai protes publik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun