Kebijakan ekonomi pemerintahan telah menuai berbagai kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait proyek infrastruktur besar-besaran yang dinilai lebih menguntungkan korporasi besar dan investor asing daripada masyarakat lokal. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah proyek pembangunan infrastruktur yang ambisius, seperti pembangunan jalan tol, bandara, dan pelabuhan, yang sering kali melibatkan penggusuran lahan tanpa kompensasi yang memadai bagi warga yang terdampak.
Kebijakan ini dianggap mengabaikan hak-hak dasar warga negara, terutama mereka yang kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal akibat proyek tersebut. Selain itu, kebijakan tax amnesty yang diberlakukan untuk menarik dana repatriasi dari luar negeri juga mendapat kritik tajam karena dianggap lebih menguntungkan para pengusaha besar dan orang kaya, sementara dampaknya terhadap perekonomian rakyat kecil masih dipertanyakan. Implementasi kebijakan ini sering kali tidak disertai dengan langkah-langkah perlindungan sosial yang memadai, sehingga memperlebar kesenjangan ekonomi antara kaya dan miskin. Kritikus juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta potensi korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek besar ini. Semua kritik ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil dan keadilan sosial.
Kebijakan sosial  telah memicu kritik karena dianggap merugikan atau tidak adil bagi sebagian masyarakat. Salah satu kebijakan yang banyak diperdebatkan adalah program Kartu Prakerja, yang meskipun bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kerja, namun pelaksanaannya dianggap tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam membantu pengangguran mendapatkan pekerjaan.
Selain itu, program bantuan sosial (bansos) yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin juga sering kali dianggap tidak merata dan rawan penyalahgunaan. Terdapat laporan mengenai distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, dengan banyak warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapat bantuan. Kebijakan lain yang kontroversial adalah terkait dengan reformasi sistem jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan, di mana kenaikan iuran yang signifikan dianggap memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah tanpa disertai peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Kebijakan lingkungan telah menimbulkan berbagai kontroversi dan mendapat tentangan dari banyak pihak, terutama dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis lingkungan. Salah satu kebijakan yang paling disorot adalah kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan izin tambang yang dianggap merusak hutan hujan tropis dan mengancam keanekaragaman hayati.
Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara, juga mendapat kritik tajam karena meningkatkan emisi karbon dan memperburuk krisis iklim. Meskipun pemerintah berargumen bahwa proyek-proyek ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, banyak pihak yang merasa bahwa dampak lingkungan jangka panjang yang merugikan belum diperhitungkan dengan baik. Selain itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan sering kali dianggap lemah, dengan banyak kasus pembakaran hutan untuk pembukaan lahan yang tidak mendapat sanksi tegas.
Jenis-Jenis Tuntutan Mahkamah Rakyat
Tuntutan yang diajukan dalam Mahkamah Rakyat terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mencakup berbagai isu yang melibatkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan.
Jenis tuntutan pertama adalah terkait pelanggaran hak asasi manusia, yang mencakup tindakan-tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, serta pelanggaran hak-hak warga negara dalam penggusuran paksa untuk proyek pembangunan infrastruktur.
Jenis tuntutan kedua berfokus pada ketidakadilan ekonomi, yang mencakup kritik terhadap kebijakan ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan korporasi besar daripada rakyat kecil, seperti kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) dan proyek infrastruktur yang tidak memberikan kompensasi layak bagi warga yang terdampak.
Jenis tuntutan ketiga adalah terkait dengan perlindungan lingkungan, di mana kebijakan ekspansi perkebunan kelapa sawit dan izin tambang yang merusak hutan dan ekosistem lokal mendapat sorotan. Tuntutan ini mengharuskan pemerintah untuk menghentikan deforestasi, menerapkan praktik-praktik pembangunan berkelanjutan, dan menegakkan hukum lingkungan secara tegas.
