Perlu diketahui bahwa hal yang terpenting untuk menstabilkan Negara/ daerah yakni menstabilkan kebijakan fiskal. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu daerah/ negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Semua Negara memiliki kebijakan fiskal yang berbeda-beda dengan prioritas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat di negaranya. Dalam Islam kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, tujuan dari kebijakan fiskal Islam yakni mencapai fallah(Kebahagian dunia dan akhirat) sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Perlu diketahui negara yang tidak menerapkan prinsip Islam sekalipun, memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Begitu juga dengan Indonesia, walaupun Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar namun system ekonomi dan pemerintahannya bukanlah menggunakan system Islam tetapi demokrasi pancasila.
Pentingnya kesesuaian prinsip Islam karena diketahui Islam bukan hanya sekedar agama namun lebih dari itu sytem kehidupan Islam pernah mencapai masa kejayaan dan peradaban yang baik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diakui dunia. Kejayaan peradaban dan kemakmuran tersebut merupakan hasil dari kebijakan fiskal Islam yang mumpuni. Praktek pengelolaan keuangan negara telah dilakukan sejak masa Nabi Muhammad yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia Pengelolaan APBN pada era reformasi menggunakan struktur anggaran berbasis kinerja yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan dengan good governance yang menuntut adanya efektifitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaannya (Jaelani, 2012: 3). Hal ini tentu sesuai dengan nilai-nilai islam. Meskipun demikian, penyalahgunaan anggaran berupa korupsi dan praktek kecurangan lainnya masih terjadi pada pengelolaan APBN di Indonesia saat ini, hingga mencapai posisi yang sangat memprihatinkan.
Dalam konteks Islam, peran negara dilakukan dalam rangka melanjutkan misi kenabian, yaitu pencapaian al-maqashid al-syari'ah(tujuan-tujuan syari'ah). Negara sebagai "agen Tuhan" maksudnya sama dengan manusia khalifa (pemimpin) untuk semua mahluk dalam merealisasikan al-maqashid alsyari'ah. Sebagai contoh, pada negara Islam pendapatan dan pengalokasian/ pengeluaran yang tidak sesuai dengan tujuan syara' tidak dibenarkan. Misalnya pendapatan Negara (pajak) dari perusahaan yang jelas dilarang dalam Islam; perusahaan minuman keras, perusahaan rokok (berdasarkan fatwa MUI terhadap haramnya rokok), pajak tempat-tempat prostitusi, hasil dari penjualan barang Ilegal/ aktivitas ekonomi ilegal dan banyak lagi hal lain yang jelas sumber pendapatannya tidak diperbolehkan dalam Islam untuk di pergunakan, baik oleh individu terlebih apabila digunakan untuk membangun suatu Negara. Indonesia perusahaan yang di nilai berdampak buruk bagi kemaslahatan masyarakat malah merupakan penyumbang pendapatan Negara yang cukup besar. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia.
Sedangkan dalam Islam Kemaslahatan yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi kata kunci penting. Dilain sisi pendapatan dari perusahaan atau praktek seperti yang dijelaskan sebelumnya tentunya sangat besar mudharatnya jika ditelisik mendalam, akan muncul banyak penyakit masyarakat baik yang akan berdampak moriil maupun materil dan kemudian kembali akan membebani negara apabila tidak dihentikannya sumber penyakit yang lebih merusak moral bangsa. Padahal dalam ekonomi Pancasila yang sudah mengarahkan pada kemaslahatan, yang mana terdapat; dimensi keadilan, persamaan hak, dan pengelolaan sumber daya alam digunakan untuk kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip kemaslahatan. Cabang-cabang produksi bagi negara dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk hajat hidup orang banyak (Pasal 23 UUD 1945). Fakta yang terjadi di Indonesia dimensi keadilan sering kali dilalaikan, persamaan hak menjadi hal yang langkah ketika tidak memiliki kedudukan, pengelolaan sumber daya alam kebanyakan di kelola oleh asing, dan penyalahgunaan kekayaan yang tidak dinikmati sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kebijakan Fiskal dalam Islam ingin menciptakan pemerataan dan pendistribusian yang tepat sasaran dan tidak terjadinya diskriminasi ekonomi, sehingga ketimpangan sosial yang banyak terjadi karena sentral kekayaan yang dimiliki hanya segelintir orang dan perputaran ekonomi hanya dikuasai beberapa orang saja, maka adanya kebijakan fiskal seharusnya mampu mengatasi ketimpangan sosial yang diakibatkan dari permasalahan distribusi yang tidak merata, sehingga mematikan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Pada dasarnya kebijakan fiskal merupakan Intervensi Negara atau pemerintah untuk mengatur perekonomian juga bertujuan untuk memperbaiki sistem kehidupan masyarakat menuju sistem yang lebih baik, sehingga masyarakat di Negara tersebut bisa mencapai kesejahteraan dalam hal ekonomi, kesehatan jasmani rohani, pendidikan, menurunkan kesenjangan social, hilangnya diskriminasi terhadap masyarakat tertentu, serta melindungi keamanan dan menjaga agar kesejahteraan terus meningkat sampai terwujudnya masyarakat yang hidup bahagia. Karena dalam Islam tujuan kebijakan fiskal untuk memberikan kebahagian bagi masyarakat dengan perekonomian yang baik pula.
Kebijakan fiskal yang baik harus berdampak di masa sekarang dan masa yang akan datang, menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dan masyarakat di Negara tersebut tidak khawatir terhadap nasip generasi berikutnya. Jika suatu Negara mengelola sumber daya alam dengan baik dan tepat sasaran serta selalu melakukan rehabilitasi terhadap sumber daya Alam yang pembaharuannya memiliki waktu yang lama maka ini merupakan salah satu bentuk kebijakan fiskal yang dilakukan masa sekarang dan impact dimasa yang akan datang. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah, namun sayang pengelolannya tidak sistematik dan sesuai peraturan Negara, Agama serta moral di masyarakat, maka yang tersisa hanyalah kita akan mewarisi hutang. Kenapa demikian, sebagai rakyat Indonesia saya pribadi melihat bahwa Instrumen fiskal yang paling intens digunakan dan menjadi andalan Indonesia adalah utang, walaupun dalam Islam hal ini diperbolehkan namun alangkah baiknya jika Negara membatasi utang yang semakin menumpuk.
Adanya Instrumen fiskal diharapkan setiap Negara atau daerah dapat menjalankan kebijakan fiskal yang berdampak pada kesejahteraan secara maksimum kehidupan masyarakat. Pada sistem ekonomi sekuler konsep kesejahteraan hidup adalah dibatasi untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spritual manusia. Sementara di dalam Islam konsep kesejahteraan memiliki arti yang luas, meliputi kehidupan didunia akhirat dan peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada kepemilikan material.
Sesungguhnya seluruh filsafat ekonomi tentang kegiatan tambahan pengeluaran negara adalah membawa surplus kekayaan ke dalam peredaran, dan untuk menjamin distribusi kekayaan berimbang di kalangan semua masyarakat. Tentu saja sistem perpajakan dalam negara Islam harus dikendalikann oleh prinsip kebijakan dan pemliharaan untuk si miskin. Sementara kebijakan pemasukan kegiatan negara yang menarik penghasilan harus dikendalikan oleh prinsip kebajikan dan pemeliharaan bagi orang yang tidak punya. Tidak diragukan bahwa terdapat elstisitas yang besar dalam sistem keuangan negara dengan konsep Islam. Perbedaan kebijakan fiskal akan berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat dalam suatu negara, misalnya Indonesia yang instrument fiskalnya lebih besar dari pajak dan utang. Sehingga malah berdampak di masa yang akan datang karena tingkat deficit anggaran yang terus terjadi di Indonesia. Banyaknya stigma negative dari pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya semakin meningkatnya pendapatan perkapita yang banyak dirilis media di Indonesia namun fakta di lapangan kesenjagan ekonomi terus terjadi dan semakin banyaknya masyarakat yang miskin sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia di Nilai pertumbuhan ekonomi yang semu.
Peran negara dalam kegiatan ekonomi meliputi menjamin kebutuhan pokok, regulasi harga pasar, penetapan upah yang adil, mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Di Idonesia yang terjadi malah kebutuhan poko terus melambung sehingga daya beli masyarakat semakin rendah, diskriminasi upah, kebanyakan perusahaan malah mengambil tenaga kerja asing sedangkan tinggkat penggangguran di Indonesia terus melonjak, kemiskinan yang semakin memprihatinkan. Sehingga kebijakan fiskal di Indonesia menurut penulis belum memberikan kesejahteraan yang memadai dalam hal pembangunan social ekonomi. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa kinerja yang di lakukan pemerintah tentulah untuk kesejahtraan rakyat walaupun masih banyak oknum yang melakukan kecurangan-kecurangan.
Dimasa kejayaan Islam Instrumen zakat membawa peran yang dominan dalam pembangunan social. Namun Indonesia sendiri yang mayoritas muslim belum menjadikan zakat sebagai instrument fiskal. Pada umumnya, keuangan negara modern termasuk juga di Indonesia tidak memasukkan zakat sebagai sumber pendapatan. Zakat diserahkan kepada masing-masing individu atau masyarakat. Pemerintah berusaha menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan utama. Pengenaan pajak kepada masyarakat belum mempertimbangkan pengeluaran zakat yang dilakukan oleh kebanyaan masyarakat Muslim. Akibatnya, potensi dana zakat belum terkumpul secara maksimal dan pemanfaatannya pun belum optimal.
Mewujudkan ekonomi yang stabil merupakan cita-cita bersama terlepas dari system kebijakan yang digunakan, namun solusi yang sudah Islam tawarkan dari keberhasilan kebijakan fiskal dimasa sebelumnya seharusnya di pertimbangkan oleh Indonesia. Karena melihat potensi yang ditawarkan Islam cukup mumpuni. Diharapkan dengan adanya kesesuaian prinsip kebijakan fiskal Indonesia dengan kebijakan fiskal Islam Akan mengulang sejarah peradaban Negara yang makmur dan mencapai kesejahteraan bagi Indonesia.
