"Kita minta masukan kepada pendamping desa pak tahir, apa boleh untuk kegiatan pendataan dan pengisian form kuisioner DTKS, kami memplotkan anggaran dana desa sebagai biaya operasional tim petugas di lapangan?" tanya Thaibah
Menanggapi pertanyaan tersebut, pendamping desa pemberdayaan (PDP) M. Tahir, S.Pd langsung menjelaskan setiap kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan gampong selama tidak menyalahi aturan dianggap tidak menjadi sebuah persoalan.
"Bagi kami tidak masalah, walaupun demikian kami tetap mengembalikan kepada masing-masing gampong, asalkan sudah diputuskan melalui musyawarah APBG perubahan, dan jumlahnya juga harus wajar," jawab M. Tahir
Selain itu, operator lainnya juga ikut mengingatkan bahwa tenggang waktu pendataan dan penginputan tidak lama lagi hanya tersisa beberapa hari lagi kedepan jelang hari raya Idul Adha.
"Batas waktu penginputan tanggal 27 Juli, jadi kita harus kerja ekstra keras, ekstra cerdas agar semua keluarga miskin yang belum terdata bisa terinput datanya semua di DTKS," ungkap Evidar penuh semangat
Disamping membahas persoalan DTKS, diskusi juga melebar pada dokumen APBG perubahan tahun 2020. Dalam kesempatan itu pendamping desa meminta kaur T.U agar bisa secepatnya menyusun dokumen perubahan APBG, mengingat sudah hampir memasuki pencairan dana desa tahap 3.
M Tahir juga menambahkan, saat bekerja di gampong rekan-rekan kaur harus bekerjasama dengan unsur perangkat gampong lainnya, seperti Sekdes, kaur perencanaan, kaur keuangan atau disebut dengan tim PPKG (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong), serta tanpa mengabaikan peran dan tanggungjawab PLD dimasing-masing gampong dampingan.
 "Rekan-rekan coba lakukan kerjasama yang baik antar sesama tim PPKG, segera lakukan perubahan dokumen APBG, dan dalam bekerja tolong rekan-rekan berkoordinasi dengan pendamping lokal desa di gampong rekan-rekan" demikian tutupnyaÂ
