Mohon tunggu...
Salman Al Farisi
Salman Al Farisi Mohon Tunggu... Tutor - Sarana berbagi informasi seputar ekonomi, keuangan, financial technology, dan isu terkini.

Branch People Development in The Biggest Retail Company

Selanjutnya

Tutup

Money

Isu Perangkap Kemiskinan yang Menjerat Rakyat Indonesia

3 Agustus 2019   14:43 Diperbarui: 3 Agustus 2019   14:45 877
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Perangkap kemiskinan merupakan suatu istilah yang mengungkapkan bahwa kemiskinan sulit untuk diatasi karena terdapat banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga saling mengunci dan menjerat masyarakat dalam kemiskinan menyerupai perangkap yang sering disebut sebagai lingkaran setan. Menurut Stamboel (hlm. 29) Terdapat empat hambatan utama yang menyebabkan rakyat Indonesia terperangkap dalam belenggu kemiskinan yang terdiri dati hambayan struktural, hambatan modal manusia, hambatan institusional, dan hambatan sosial budaya.

Mayoritas masyarakat miskin di Indonesia berada pada kondisi miskin karena secara struktur ekonomi mereka dimiskinkan karena tidak terdapat keberpihakan pada mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa tanah Indonesia mewariskan banyak kekayaan alam yang seharusnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya untuk mencapai kemakmuran. Namun, nyatanya kondisi menguntungkan tersebut tidak dapat membawa rakyat Indonesia keluar dari zona kemiskinan.

Rendahnya tingkat pendidikan, keahlian dan keterampilan, penguasaan teknologi, serta rendahnya tingkat kesehatan masyarakat membuat pengelolaan sumber daya tidak termanfaatkan secara maksimal. Sehingga dapat dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa, maka sangat penting untuk memenuhi terlebih dahulu sumber daya manusia yang dalam hal ini sebagai pengelola sumber daya alam agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan dari adanya efisiensi dalam pengelolaannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Barro Lee, bahwa kualitas sumber daya manusia berkorelasi secara positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan suatu negara sehingga semakin baik tingkat tingkat kualitas sumber daya manusia maka akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan negaranya.

Dalam kaitan penyediaan sumber daya manusia, penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting agar pengelolaan kegiatan ekonomi dapat berjalan optimal, sebagaimana yang dikemukakan oleh Stamboel (hlm. 29) bahwa di era knowledge based economy saat ini, kekayaan sejati suatu negara bukan lagi sumber daya alam (natural resources) melainkan sumber daya manusia (human resources).

Selain itu, kondisi institusi yang jauh dari kata sempurna merupakan salah satu penghambat masyarakat menuju perubahan kesejahteraan, institusi merupakan norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus yang biasanya berbentuk tertulis dan tidak tertulis yang bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu (Wikipedia). Selain disebabkan oleh fenomena ekonomi, kemiskinan juga bisa disebabkan oleh fenomena ekonomi, sosial, budaya. Media interaksi fenomena fenomena tersebut disebut sebagai institusi.

Institusi sendiri dibagi kedalam tiga jenis yaitu institusi negara, institusi masyarakat dan institusi pasar. Kondisi institusi yang lemah dan belum sempurna merupakan faktor yang memperlambat pengentasan kemiskinan. Kondisi institusi pasar yang tidak mampu memberi akses pada masyarakat miskin, tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, dan birokrasi yang lamban merupakan beberapa bukti nyata keadaan institusi kita yang masih bobrok.

Selain itu, kebanyakan masayarakat kita masih menerapkan sistem budaya kerja yang tidak produktif. Salah satu contohnya adalah mindset atau pola pikir masyarakat yang menganggap bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya saja sehingga akan berpengaruh terhadap cara kerja yang menghasilkan produktivitas rendah. Maka akan terasa sia-sia karena meskipun hambatan struktural, sumber daya manusia dan institusional bisa dipecahkan namun jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem budaya kerja yang baik maka hasilnya tidak akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam hal ini diperlukan langkah sinergis yang harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya berfokus pada peran pemerintah saja, karena dalam hal ini kemiskinan merupakan tanggungan semua pihak (pemerintah, masyarakat miskin dan masyarakat menengah), upaya serius amat sangat diperlukan dalam pengentasan kemiskinan yang menjerat sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Referensi

Stamboel, K. (2012). Panggilan Keberpihakan Strategi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun