Penggunaan Data untuk Tujuan Lain
Larangan social commerce juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana data pengguna TikTok akan digunakan setelah larangan tersebut. Dalam kerangka Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance), penting untuk memastikan bahwa data pengguna tidak disalahgunakan atau digunakan untuk tujuan yang tidak diinginkan. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan data oleh pihak-pihak terkait.
Kedaulatan Data dan Monopoli Akses Organik
Kedaulatan data juga menjadi perhatian dalam konteks ini. Bagaimana data pengguna TikTok akan dikelola, diakses, dan dibagikan dengan pihak ketiga? Dalam kerangka Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance), ketentuan yang jelas diperlukan mengenai siapa yang memiliki dan mengelola data ini serta bagaimana data tersebut akan digunakan untuk mencegah monopoli akses organik. Ini penting untuk memastikan bahwa data tidak disalahgunakan yang dapat merugikan bisnis kecil atau pengguna.
Kembali ke Fungsi Asli Platform Media Sosial
Pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa platform media sosial harus kembali ke fungsi aslinya dan tidak boleh digunakan untuk aktivitas komersial. Dalam konteks Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance), penting untuk mengklarifikasi batasan dan peran yang diharapkan dari platform media sosial. Penggunaan yang sesuai dan etis dari platform ini harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan bisnis kecil dan pengguna umum.
Mencapai Keselarasan dalam Kebijakan
Dalam mengkaji penutupan social commerce melalui perspektif Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance), perlu ada upaya untuk mencapai keselarasan di antara berbagai pihak yang terlibat. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi, privasi data, perdagangan yang adil, dan kedaulatan data dalam membuat keputusan terkait teknologi informasi. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menghormati nilai-nilai yang beragam dan kebutuhan dalam masyarakat.
*****
Dalam mengkaji ulang penutupan social commerce oleh pemerintah Indonesia dalam kerangka Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance), kita harus mempertimbangkan aspek yang kompleks dan beragam. Meskipun penting untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak merugikan bisnis kecil dan pengguna, sambil tetap mematuhi undang-undang privasi data yang berlaku. Mencapai keselarasan di antara berbagai kepentingan harus menjadi tujuan utama dalam membuat keputusan terkait Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan dan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.
