Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat sebagai SDGs hanya dapat dicapai melalui kolaborasi di semua tingkatan pemerintah dan masyarakat. Indonesia sudah menetapkan sebuah target untuk di tahun 2030 dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menegaskan bahwa komitmennya untuk mendukung percepatan pencapaian target agenda SDGs tahun 2030.
BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memiliki peran penting dalam membantu peningkatan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.Â
Peran BPK dalam hal ini yakni BPK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran pemerintah dan sumber daya negara. Dengan melakukan pemeriksaan yang efektif dan transparan, BPK dapat mengidentifikasi penyimpangan, penyalahgunaan, atau pemborosan anggaran yang dapat menghambat pencapaian SDGs. Laporan pemeriksaan BPK dapat menjadi dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan program-program yang terkait dengan SDGs.
Selain itu BPK tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait. Rekomendasi tersebut dapat berupa tindakan korektif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan program-program yang berkaitan dengan SDGs. Dengan demikian, BPK dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan SDGs di Indonesia.Â
BPK juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan SDGs. Dengan melakukan pemeriksaan yang independen dan objektif, BPK memberikan informasi yang penting kepada publik tentang penggunaan anggaran publik dan hasil yang dicapai. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk memantau pencapaian SDGs dan memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaannya.Â
BPK bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan pelaksanaan SDGs. BPK dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai pengelolaan keuangan dan program-program yang berhubungan dengan SDGs. Selain itu, BPK juga dapat berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kementerian/Lembaga terkait, untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemui dalam upaya mencapai SDGs. BPK dapat berkontribusi dalam peningkatan kapasitas pemerintah dan lembaga terkait dalam pelaksanaan SDGs. BPK dapat memberikan pelatihan, bimbingan, dan penyuluhan terkait pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas kepada pegawai pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka, pelaksanaan SDGs dapat ditingkatkan.
Dengan peran-peran tersebut, BPK dapat membantu peningkatan implementasi dan pencapaian SDGs di Indonesia.
Sebelumnya, telah diumumkan juga bahwa BPK terpilih sebagai ketua Panel Auditor Eksternal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Khusus dan Badan Tenaga Atom Internasional untuk periode Desember 2022 hingga Desember 2023. Badan ini juga dicalonkan sebagai ketua oleh anggota Panel Lembaga Pemeriksa Keuangan (SAI). Berbicara dalam acara peluncuran Laporan SDG Edisi Khusus 2023 di Markas Besar PBB di New York, Senin, Kepala BPK Isma Yatun menyoroti tiga poin penting untuk lebih memastikan keberhasilan pencapaian target 2030. Yang pertama terkait penguatan mekanisme pengawasan dengan menilai kesiapan dan implementasi SDGs untuk memberikan assurance atas laporan pencapaian SDGs dan rekomendasi pencapaian berdasarkan mandat lembaga audit di masing-masing negara.
"Kedua, sangat penting untuk memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang tepat untuk SDGs. Diperlukan sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien yang memaksimalkan potensi transformasi digital. Poin yang ketiga adalah menciptakan ekosistem yang berdampak untuk menjaga nilai dan manfaat bagi masyarakat," kata Isma.
Bersama para pembicara lainnya, termasuk perdana menteri Kanada dan Barbados, serta pejabat senior PBB dan menteri Belanda, Isma memaparkan bagaimana BPK telah memberikan kontribusi nyata dengan mengkaji pendekatan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs, serta dengan mendorong pengembangan kapasitas untuk mengimplementasikan tujuan di Indonesia.
Isma juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah membantu transisi dan implementasi SDGs di seluruh nusantara, yang tidak dapat dicapai jika dilakukan sendirian. Menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah telah menyempurnakan desain kebijakan dan mekanisme kelembagaan SDGs agar selaras dengan rencana pembangunan nasional dengan menerbitkan peraturan tentang implementasi SDGs di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan bahwa pembangunan sejajar di seluruh negara.
