20 Tahun sejak dibacakannya Proklamasi, yaitu 1965, meletup suatu tragedi yang biasa disebut G30S. Disisi lain, pasca 1965, diperkirakan terjadi berbagai penculikan, pembunuhan massal tanpa melalui proses peradilan. Dua tragedi ini hingga sekarang menimbulkan debat hingga konflik horizontal di tengah masyarakat.
Hal ini mengakibatkan munculnya dua pandangan di tengah masyarakat dari dua tragedi tersebut. Di satu sisi, berpandangan bahwa Negara patut bertanggungjawab atau "minta maaf" atas tragedi pasca 1965 kepada para keluarga korban dan keturunannya.
Karena menurut mereka, instrumen negara "bekerja" saat terjadinya tragedi pasca 1965 yang mengakibatkan banyak orang  hilang yang tak diketahui keberadaannya hingga kini, serta adanya perilaku diskriminatif di tengah masyarakat dengan labeling "Komunis" kepada para keluarga korban dan keturunannya .
Disisi lain, masyarakat berpendapat bahwa negara tak patut untuk meminta maaf kepada keluarga dan keturunan "Komunis". Mereka berpendapat bahwa tindakan para "Komunis" pada saat G30S adalah tindakan yang keji dan merupakan bentuk perlawanan kepada Negara, serta disinyalir bahwa tindakan dorongan kepada Negara untuk meminta maaf adalah tindakan atau taktik untuk menghidupkan PKI kembali sehingga muncul istilah Komunis Gaya Baru . Hal itu yang mengakibatkan sebagian masyarakat tak setuju Negara untuk meminta Maaf kepada para Korban. Â
Perbedaan pendapat ditengah masyarakat yang berkelanjutan mengakibatkan gesekan-gesekan horizontal. Dampak terburuk dari kondisi seperti ini adalah politisasi isu, yaitu dibangunkannya isu "Bangkitnya Komunis" demi kepentingan Politik terutama kali ketika mendekati perhelatan Pemilu. Kondisi semakin diperburuk dengan kondisi masyarakat yang tidak dapat memilah informasi ketika saat ini sedang deras-derasnya informasi  dengan difasilitasi  jaringan internet.
Kondisi yang demikian mengakibatkan melambatnya masyarakat Indonesia untuk berkembang, karena masyarakat Indonesia seakan-akan selalu tersandung batu besar dari masa lalunya, yang secara jujur belum diungkap secara resmi oleh Negara melalui sebuah Narasi sejarah yang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Masyarakat Indonesia seakan belum menyelesaikan urusan antar saudara sebangsa setanah airnya sendiri.
Kita saling serang, kita selalu menganggap bahwa kelompok kitalah yang paling benar. Sekali lagi Kondisi seperti ini sangat sulit untuk membawa Indonesia melangkah ke "Zaman Emas" , zaman yang gilang-gemilang, padahal untuk menuju "Zaman Emas" diperlukan adanya sinergitas antar masyarakat untuk saling bahu - membahu.
Langkah untuk menghilangkan adanya gesekan horizontal akibat adanya konflik dan kekerasan di masa lalu adalah rekonsiliasi. Audrey Chapman merangkum apa yang dia pandang merupakan langkah-langkah yang diperlukan guna mewujudkan rekonsiliasi nasional pada masyarakat yang terpecah -- pecah akibat dari terjadinya konflik dan kekeran di masa lampau.
Menurut Chapman salah satu langkah pokok yang diperlukan adalah adanya pemahaman bersama bahwa sebagai sesama warga bangsa kita ini berbagi masa depan. Diperlukan kesadaran bersama bahwa kita ini saling berperan dalam menentukan masa depan satu sama lain.[1]
Negara sebagai penafsir tunggal sejarah seharusnya memfasilitasi "Islah"nya 2 kelompok masyarakat yang berbeda pandangan ini, apalagi pada pemerintahan saat ini , yang dinakhodai oleh Bapak Joko Widodo, berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu di Indonesia.
