Dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations memiliki tujuan  untuk mempromosikan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya guna menciptakan stabilitas regional di ASEAN Members State (AMS).
Sebagai organisasi regional yang memayungi sebelas negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, ASEAN telah menerapkan berbagai strategi untuk menciptakan stabilitas regional. Strategi tersebut termasuk strategi memerangi piracy, khususnya di perairan berisiko tinggi di Asia Tenggara.
Laut Sulu, sebagai salah satu jalur laut paling vital dan berisiko akan terjadinya pirecy di Asia Tenggara, turut menjadi bagian perhatian dari ASEAN. Yang mana laut Sulu ini terletak di antara negara Filipina, Malaysia, dan Indonesia yang berfungsi sebagai penghubung bagi berbagai kapal dagang yang melintasi Asia Pasifik.Â
Selain kondisi strategis Laut Sulu sebagai penghubung tiga negara, kondisi geografis dari Laut Sulu juga dinilai strategis bagi kelompok kriminal untuk melakukan aksinya. Pasalnya, dengan banyak jalur sempit dan pulau-pulau kecil, membuat kawasan ini sulit diawasi sepenuhnya.Â
Hal itulah yang sering menyebabkan terjadinya kejahatan maritim seperti terjadinya tindak kriminal piracy di Laut Sulu. Piracy tak hanya mengancaman keselamatan pelaut, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan baik pada tingkat nasional maupun regional.
Kelompok militan Islam Abu Sayyaf misalnya, kelompok ini menyandera sepuluh orang nelayan yang pada saat itu memuat kargo berisi 7.000 ton batu bara dari Kalimantan Selatan ke pelabuhan Batangas di dekat laut Sulu.Â
Menyadari bahwa masalah ini perlu segera diselesaikan untuk mencegah eskalasi ancaman, ASEAN berupaya melawan piracy di Laut Sulu dengan mengadopsi pendekatan keamanan yang mengutamakan kerja sama regional dan menghormati kedaulatan negara anggotanya. Pendekatan ini, yang dikenal sebagai ASEAN Way yang bertumpu pada prinsip konsensus dan dialog.
Pendekatan pertama adalah dengan patroli bersama trilateral, dimana salah satu langkah konkret yang diambil ASEAN adalah pembentukan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) pada 2017, dengan melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Inisiatif ini mencakup patroli terkoordinasi, berbagi informasi secara real-time, dan pendirian pusat komando maritim di masing-masing negara.Â
Tujuannya adalah untuk mencegah perompakan dengan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan bersama. Patroli ini juga memberikan rasa aman bagi kapal-kapal niaga yang melintasi Laut Sulu.
Pendekatan kedua adalah peningkatan kapasitas maritim, pada pendekatan ini, ASEAN mendukung peningkatan kapasitas maritim negara anggotanya. Caranya adalah melalui pelatihan bersama, lokakarya, dan program peningkatan teknologi.Â
ASEAN juga membantu negara-negara seperti Indonesia dan Filipina memperkuat kemampuan mereka dalam mengamankan perairan melalui latihan militer bersama. Langkah ini bertujuan agar setiap negara mampu merespons ancaman perompakan secara efektif.
