Kabupaten Garut: Minimarket Yang Terabaikan

WA ATENG 

Kabupaten Garut: Minimarket Bencana yang Terabaikan Kabupaten Garut dikenal sebagai daerah dengan potensi bencana yang sangat beragam. Disebut sebagai "minimarket bencana," Garut memiliki potensi 14 jenis bencana yang pernah terjadi maupun mungkin terjadi di masa mendatang, termasuk banjir, banjir bandang, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, kekeringan, dan tanah longsor. Meski demikian, perhatian pemerintah daerah, khususnya Helmi Budiman yang telah menjabat sebagai Wakil Bupati selama lebih dari satu dekade, terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan bencana tampak kurang memadai.

Minimnya Upaya Mitigasi di Tengah Tingginya Risiko

 Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB). Namun, kinerja pemerintah Kabupaten Garut dalam menanggulangi bencana tampak jauh dari memadai, terutama bila melihat fakta bahwa Garut memiliki Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 dengan skor sebesar 147,39. Skor ini menempatkan Garut dalam kategori risiko bencana tinggi, menempati peringkat ke-36 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia dan posisi ke-4 di Provinsi Jawa Barat. Padahal, sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi, mitigasi bencana seharusnya menjadi prioritas. Penanganan bencana tidak hanya sekadar menanggulangi kejadian bencana ketika terjadi, tetapi juga memerlukan kesiapsiagaan yang melibatkan penguatan infrastruktur, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.

 Penguatan BPBD yang Tak Serius

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, sebagai lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam manajemen bencana, tidak terlihat mendapatkan perhatian serius. Kelemahan ini terlihat dari kondisi BPBD yang dianggap sebagai "OPD teknis" dan bahkan dijadikan tempat buangan ASN, sehingga kompetensi dan profesionalisme staf BPBD jauh dari memadai. Akibatnya, kemampuan BPBD untuk merespons, mengoordinasikan, dan mengelola potensi bencana menjadi sangat terbatas.

 Seharusnya, BPBD di Kabupaten Garut perlu diperkuat dengan alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas SDM agar memiliki kemampuan dalam menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana. Ketidakhadiran peran BPBD yang mumpuni hanya akan memperburuk dampak ketika bencana terjadi, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan imateriil yang lebih besar bagi masyarakat.

 Kebutuhan akan Kepemimpinan dan Kebijakan yang Berpihak pada Kesiapsiagaan

Helmi Budiman, yang telah menjadi Wakil Bupati selama 10 tahun, seharusnya lebih serius mengupayakan kebijakan mitigasi bencana di Kabupaten Garut.Keberpihakan terhadap penguatan mitigasi bencana tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk program nyata, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya. Melalui kebijakan dan implementasi yang jelas, Garut dapat menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi bencana. 

Sayangnya, perhatian yang minim selama satu dekade terakhir hanya meninggalkan masyarakat dalam keadaan rentan terhadap ancaman bencana yang terus berulang. Saatnya Garut Berbenah Menghadapi kenyataan bahwa Kabupaten Garut adalah daerah dengan potensi bencana yang beragam, sudah seharusnya ada upaya kolektif untuk memperbaiki kondisi ini. Pemerintah, bersama BPBD, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, perlu bersama-sama membangun kesiapsiagaan. Tidak ada lagi ruang bagi kebijakan setengah hati yang menempatkan keselamatan warga di urutan bawah. Kabupaten Garut harus berbenah, dan itu dimulai dari kebijakan yang berpihak pada keselamatan warga, penguatan kapasitas BPBD, serta pemimpin yang benar-benar peduli pada keberlangsungan hidup masyarakatnya. Helmi Budiman, yang sudah satu dekade menjabat, perlu mempertanggungjawabkan minimnya upaya mitiga