Tanggal 1 April nanti pemerintah berencana menaikkan harga BBM khususnya bensin yang sekarang dengan harga Rp.4.500 akan dinaikkan menjadi Rp. 6.000.- namun itu baru rencana, apalagi di DPR belum memutuskan setuju atau tidak. Partai yang kontra dengan kenaikan BBM seperti PDI-P terus melakukan manuver politik supaya BBMÂ tidak jadi naik, juga demo-demo yang tidak setuju makin marak.
Sebenarnya naiknya BBM boleh-boleh saja jika itu satu-satunya solusi, tapi saya yakin kenaikan BBM bukan satu-satunya solusi, maraknya kasus korupsi di negeri ini mebuat masyarakat jadi tidak bersimpati, apalagi dari keuntungan kenaikan BBM tersebut disalurkan untuk pembayaran BLT ( bantuan Langsung Tunai) yang bisa menciptakan kecemburuan sosial di masyarakat.
Seharusnya 'keuntungan' dari kenaikan BBM ini pemerintah lebih fokus kepada pembangunan infra struktur jalan jembatan karena banyak yang sudah rusak parah,pembagian BLT tidak akan banyak berpengaruh kepada masyarakat bahkan hanya menimbulkan ekses negatif.
Pengalaman saya sendiri pernah mengkoordinir pembagian BLT di tahgun 2005 dengan nilai lebih dari 3 Milyar untuk satu kecamatan, sekali lagi pemberian BBM tidak akan banyak berpengaruh ke masyarakat, lebih besar midhoratnya daripada segi manfaat.
Pemerintah sepertinya tidak perlu tahu akan dampak di masyarakat, mereka percaya dengan laporan bahwa pembagian BLT aman-aman saja.
Bahkan kalau tidak salah di jawa tengah ada kecamatan atau desa yang menolak pembagian BLT ini, karena memicu kecemburuan sosial dan akan berdampak fatal dengan petugas di lapangan, meskipun dalam teori dan buku panduan setiap petugas lapangan di kawal aparat keamanan, namun prakteknya tidak semudah itu.
Jika pembagian BLT ini tetap dilanjutkan semoga kericuhan seperti priode seblumnya bisa diminimalisir dan tidak menimbulkan korban jiwa.