Ditengah turunnya daya beli masyarakat akibat makin melemahnya nilai rupiah, terdengar kabar Pemerintah akan menerapkan formula kenaikan upah minimum secara baku, dengan rumus inflasi + alfa pdb. Terhadap kebijakan itu, tentu saja, kaum buruh akan melakukan penolakan.Â
Dalam situasi seperti ini, seharusnya yang harus dilakukan Pemerintah adalah memberikan perlindungan terhadap buruh dari ancaman PHK serta mengembalikan daya beli. Salah satu caranya adalah dengan menguatkan nilai tukar rupiah. Bukan malah membuat kebijakan yang berpotensi semakin memiskinkan kaum buruh melalui kebijakan yang berorientasi pada upah murah.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengingatkan, jangan karena "letoi" menghadapi dollar, bisanya menggunakan cara instan dengan menekan buruh melalui upah murah. Cara seperti itu ibarat rentenir. Menghisap.
Sikap serikat buruh jelas. Pemerintah harus segera mengembalikan daya beli dengan menaikkan upah minimum tahun 2016 sebesar 22 persen. Adapun cara lain yang bisa dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menurunkan harga bahan bakar minyak.
Tentu saja, buruh menolak keras usulan Wapres Jusuf Kalla yang ingin membuat formula baru kenaikan upah minimum dengan rumus, inflasi + alfa pdb. Rumus itu bertentangan dengan Undang-undang No 13 Tahun 2003 yang menyatakan besarnya upah minimum harus sesuai hidup layak yang didahului dengan survei kebutuhan hidup layak. Bukan dengan cara menetapkan formula baru.
Usulan fomula kenaikan upah seperti tersebut di atas, pada saat yang sama juga hendak menghilangkan peran serikat buruh dalam menentukan kenaikan upah. Itulah sebabnya, tegas kaum buruh menolak!
Dan apabila pemerintah tetap memaksakan formula ini, serikat buruh sudah menyiapkan jawabannya. Yakni melakukan pemogokan umum.
.
Ir. H. Said Iqbal, ME
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
