Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan gerakan buruh sepakat membentuk Koalisi Buruh Tolak Ahok untuk menjadi DKI 1 (KBTA for DKI 1). Koalisi ini akan melakukan kampanye kepada seluruh buruh dan masyarakat DKI Jakarta agar tidak memilih Ahok dalam Pilkada 2017. Penolakan ini dilakukan untuk memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang tidak ramah terhadap rakyat kecil dengan melakukan reklamasi, penggusuran, dan membayar upah murah.
Reklamasi Teluk Jakarta dilakukan penuh dengan intrik dan kolusi. Disini, terlihat jelas Gubernur hanya melindungi kaum pemodal pemilik properti. Penggusuran dilakukan dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat ketika Ahok melakukan penggusuran warga yang bermukim di Kampung Pasar Ikan dan Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara itu, kebijakan upah murah terlihat dengan adanya fakta bahwa upah minimum DKI Jakarta lebih rendah dari upah minimum Karawan dan Bekasi. Bagaimana mungkin ibukota negara upahnya lebih rendah dari upah daerah penyangga?
Kalangan buruh menilai, sikap Ahok sangat keras terhadap warga miskin, namun tidak berdaya kepada kapada kalangan yang berduit. Seharusnya Ahok mengedepankan diskusi kepada warga sebeum melakukan penggusuran guna menghindari kekerasan. Ironisnya, penggusuran selalu dilakukan dengan pengerahkan tentara. Seolah-olah rakyat kecil adalah musuh Negara yang tidak berhak hidup di ngeri ini.
Dalam hal ini, KSPIÂ meminta kepada Panglima TNI dan Pangdam Jaya jangan mau dijadikan alat kekuasaan untuk menakut-nakuti rakyat kecil dan buruh.
Mengapa buruh ikut-ikutan menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran? Apakah ada kepentingan politik untuk menjatuhkan Ahok? Saya rasa, ini menarik. Tidak ada yang salah jika kemudian ada orang yang beranggapan demikian. Namun, saya ingin menjelaskan posisi kaum buruh dalam KBTA for DKI 1.
Pertama, gerakan buruh tidak hanya berkutat pada isu sosial-ekonomi, tetapi juga isu sosial-politik. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun ini, gerakan buruh konsisten mengusung isu-isu kerakyatan seperti isu jaminan sosial untuk seluruh rakyat, isu BBM, hingga penolakan tax amnesty. Dalam istilah kami, buruh bergerak dari pabrik ke publik.Â
Kedua, reklamasi, penggusuran, dan upah murah telah melukai hati buruh dan rakyat. Karena itulah, buruh merasa terpanggil untuk ikut berbuat sesuatu. Dengan adanya penggusuran dan reklamasi, yang dikorbankan hak hidup para nelayan dan para buruh pelabuhan yang sebagian besar adalah anggota kami. Dalam melakukan pembangunan, cara-cara Orde Baru seharunya tidak diulangi kembali.
Kita semua sepakat bahwa pembungunan harus dikedepankan, tetapi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai historis juga harus dikedepankan.
Mengapa Ahok tidak melakukan pembongkaran bangunan-bangunan yang selama ini berdiri di atas tanah resapan. Mengapa hotel-hotel dan bangunan di daerah resapan air kenapa tidak dibongkar? Mengapa beraninya hanya kepada orang kecil, tetapi lembek ketika berhadapan dengan kapitalis, kaum pemodal. Jelas, ini menunjukkan Ahok tumpul ke atas tetapi tajam kebawah. Karena itu, dia tidak layak kembali memimpin DKI Jakarta.
KBTA for DKI 1 akan melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta. Bahkan, buruh juga akan datang di lokasi-lokasi penggusuran bersatu dengan masyarakat untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan. Selain itu, buruh juga akan melakukan aksi di KPK untuk memberikan dukungan kepada KPK agar berani bertindak tegas dengan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Ahok.
Tidak hanya di lingkup DKI Jakarta, secara nasional, pada tanggal 20 April 2016 buruh juga akan melakukan aksi secara nasional di Jakarta dengan salah satu agenda menolak penggusuran dan reklamasi. (*)
