Yang Luput dari Pantauan KPK

[caption id="attachment_365330" align="aligncenter" width="624" caption="Koruptor mencuri uang rakyat (KOMPAS.com)"][/caption]

Beberapa bulan di tahun 2013 lalu, sebuah kampung kami yang terletak didaerah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, tepatnya di sebuah kampung yang bernama Jambelaer, Desa Pasirbaru kecamatan Cisolok merencanakan sebuah pembangunan gang penghubung antar kampung menuju jalan utama, yang menghubungkan antara kampung (padukuhan;jawa) Cileles dan Cisalada. Awalnya rencana pembangunan memang sangat alot karena sengketa tanah dan lahan yang akan dilewati oleh gang tersebut, mengingat posisi kedua kampung yang bersebelahan dan cukup sulit dijangkau dari jalan utama penghubung desa, selain sulit juga penempatan rumah yang tidak teratur membuat masyarakat berpikir ulang memastikan akses yang paling baik dan paling mudah dilalui agar bisa dijangkau oleh kedua kampung tersebut. Setelah kesepakatan antara pemilik tanah dan warga setempat, akhirnya proses pengurugan (perapihan jalan) pun dimulai, dengan bantuan dan swadaya masyarakat setempat, tanpa terkecuali semua masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor.

Gang tersebut pun akhirnya selesai dengan campur tangan berbagai pihak tak terkecuali salahsatu Caleg partai tertentu, dan juga calon kepala desa yang memperjuangkan gang tersebut dengan maksud menarik simpati masyarakat agar memuluskan langkahnya di parlemen dan pemerintahan. Dan saat ini masyarakat bisa menikmati insfrastruktur kampung dengan baik walau posisi gang yang lumayan berbahaya untuk dilalui.

Saya sendiri,sebenarnya tidak mengikuti proses pembangunannya secara utuh, dikarenakan saya yang sedang melakukan studi di Yogyakarta. sebagai orang mengerti, saya merasa penasaran dengan jumlah dana yang habis untuk gang yang lumayan panjang tersebut, meski saya tahu pasti dari pemerintah setempat. Setelah beberapa bulan gang tersebut yang lumayan baru, saya banyak mengobrol dengan masyarakat setempat. Selain banyaknya kecelakaan motor dari gang tersebut (salahsatunya sempat disaksikan penulis), gang tersebut juga ternyata belum diresmikan oleh pemerintah desa setempat.

Salah satu dari warga tersebut mengatakan bahwa gang tersebut merupakan kerja keras yang dilakukan salah satu caleg yang mengajukan sejumlah dana untuk pembangunan kepada pemerintah pusat. Hingga akhirnya dana cair, ternyata gang tersebut hanya menghabiskan kurang lebih sekitar 5.000.000 rupiah saja tanpa sebagian masyarakat tahu berapa uang jumlah semua dana yang turun. Padahal, ketika diusut lebih lanjut kepala desa yang disukseskan sempat mengatakan kepada masyarakat bahwa dana tersebut turun sekitar 18.000.000 rupiah termasuk kerja ikhlas masyarakat yang semestinya dibayar seharga 1.000.000 rupiah.

Ada beberapa kesalahan mendasar, pertama uang tersebut tidak diberikan langsung kepada kepala desa dan masyarakat. Tetapi melalui tim sukses salahsatu caleg pendukung. Kedua, masyarakat kurang cerdas karena hanya menerima bahan jadi seperti beberapa sak semen saja, sedangkan pasir mereka harus mengambil sendiri dari pantai terdekat.

Sebenarnya kami semua warga sangat menyayangkan rencana kepala desa memanggill beberapa orang yang bertanggung jawab atas dana tersebut hanya sekedar kabar burung saja, tanpa tindak lanjut dan transparansi kepada masyarakat akan semua dana yang dihabiskan dan dana tersisa tersebut kepada masyarakat. Pemerintah pusat terutama KPK dan BPK semestinya turun tangan karena KORUPSI merupakan kejahatan luarbiasa (Extraordinary crime) yang sudah diketahui oleh semua bangsa Indonesia, dengan tidak memberantas pada tataran pemerintah pusat tetapi perlu dilakukan terhadap pemerintah daerah.

Kami berharap yang membaca ikut mendukung, bahwa sebenarnya KORUPSI di daerah dan desa-desa pun sama jahatnya dengan dana yang hampir sama dengan yang selama ini di tv-tv.