SEBAGAI wartawan yang bertugas di perbatasan, saya mencatat satu poin penting dari Gubernur Kepri H.M. Sani. Yaitu, concen pada strategi pembangunan ekonomi wilayah perbatasan.
Ya, Pak Sani sesungguhnya bukan hanya sekadar seorang gubernur. Tapi juga sedang memainkan peran penting sebagai “penjaga beranda terdepan” Republik Indonesia. Provinsi Kepri adalah salah satu provinsi kepulauan di wilayah perbatasan strategis di Indonesia.
Maka, memimpin wilayah dengan 19 pulau yang berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Singapura dan Vietnam, harus memiliki prioritas. Dan saya melihat, salah satu prioritas Pak Sani adalah membangun ekonomi wilayah perbatasan. Untuk membuktikan kebenaran pengamatan saya itu, mari kita simak sejumlah langkah Pak Sani yang akan menjelaskan betapa dia concern.
Pak Sani rupanya galau juga melihat sejumlah pulau terluar yang sudah berpenduduk di Provinsi Kepri, tapi masih miskin sarana dan infrastruktur. Karena itulah, maka dalam rapat pleno BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan) yang dipimpin Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dengan 12 gubernur yang wilayahnya berperbatasan dengan negara tetangga serta menteri terkait, di Jakarta, Senin 13 Desember 2012 lalu, Pak Sani mendesak pemerintah pusat segera membangun sarana dan prasana di pulau-pulau terluar yang berpenduduk di Provinsi Kepri. Sumber anggarannya diambilkan dari APBN.
Dalam rapat itu, Pak Sani menyampaikan, ada alasan strategis mengapa dirinya sebagai “penjaga beranda terdepan’ mendesak agar 4 pulau terluar di Provinsi Kepri segera dibangun sarana dan infrastruktur. Yaitu, karena keempat pulau itu secara geografis lebih dekat dengan negara tetangga. Secara kultur dan budaya, penduduknya juga sudah akrab dengan budaya maupun kultur negara tetangga. Bahkan, mereka pun sudah terbiasa mengkonsumsi produk-produk makanan atau pun minuman dari negara tetangga itu.
Contohnya, Pulau Sekatung atau Pulau Laut. Jarak Pulau Sekatung dengan Vietnam hanya dipisah laut sejauh 40 mil. Sementara jarak laut dengan Natuna jauhnya 60 mil. Padahal, Pulau Sekatung mengandung cadangan sumber gas alam yang sangat melimpah. Bayangkan, apakah dua fakta itu, pada satu waktu tidak mengundang “air liur” negara tetangga. Apalagi, jika fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa penduduk Pulau Sekatung itu lebih “happy” dengan pemerintah Vietnam daripada pemerintah Indonesia? Apakah tidak mungkin pada satu waktu kelak, penduduk Pulau Sekatung ingin memutuskan dan menentukan nasibnya sendiri?
Saya melihat, desakan Pak Sani kepada Jakarta itu memiliki dua poin penting. Pertama, membangun sarana dan infrastruktur di pulau terluar adalah strategi pengamanan paling efektif dan taktis. Sebab, dengan begitu, penduduk di pulau tersebut akan dengan sendirinya menjadi garda terdepan dalam menghadapi setiap ancaman dari luar.
Meskipun penempatan personil dan peralatan militer di pulau-pulau tersebut mutlak diperlukan. Terutama, penempatan kapal-kapal patroli cepat bahkan KRI (Kapal Republik Indonesia) yang dilengkapi dengan rudal. Syukur-syukur jika Provinsi Kepri sendiri yang mengusahakan kapal tersebut lalu pengoperasioannya diserahkan kepada TNI AL. Karena merebut hati masyarakat pulau terdepan tak dapat dipandang sebelah mata lagi. Jangan sampai networking dari negara tetangga yang ”menggarap” mereka. Sementara kita baru tersadar ketika semuanya sudah kasip.
Kedua, pembangunan sarana dan infrastruktur di pulau terdepan itu akan berdampak langsung pada pembangunan ekonomi. Secara otomatis, nilai tanah masyarakat di pulau tersebut akan naik. Kemudian, akan menambah poin positif bagi investor untuk menanamkan modalnya di sana. Dengan begitu, Pak Sani dapat melakukan penggalian potensi-potensi ekonomi lainnya untuk dikembangkan. Soal potensi ekonomi, tak usah dibahas lagi, perut bumi dan laut Provinsi Kepri sangat kaya dengan potensi sumber daya alam. Tinggal mengolahnya saja, semuanya akan menjadi berkah yang – mudah-mudahan – menyejahterakan masyarakat sekitarnya.
Itu baru satu bukti Pak Sani memang concern pada pembangunan ekonomi wilayah perbatasan. Masih mau bukti lain? Berikut bukti lainnya.
Pak Sani juga kerap kali meminta kepada pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan batas wilayah dengan negara tetangga. Bahkan, Pak Sani sampai mendesak agar masalah batas wilayah ini menjadi prioritas pemerintah pusat. Dan dalam setiap pembahasan G to G (Government to Government) dengan Malaysia, Vietnam dan Cina agar segera diselesaikan. Mengapa masalah ini merisaukan Pak Sani? Sebab, di mata Pak Sani, persoalan batas wilayah adalah masalah sensitif dan berdampak langsung pada ekonomi maritim kita.