   Â
   Propaganda politik adalah upaya sistematis dan terencana untuk mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku masyarakat terkait dengan isu politik atau kebijakan tertentu. Tujuan utama dari propaganda politik adalah untuk memperkuat atau melemahkan pandangan yang ada, mendukung atau menentang suatu kandidat politik, partai, atau pemerintah, serta memperkuat legitimasi atau delegitimasi suatu rezim politik. Propaganda politik sering kali menggunakan teknik-teknik persuasif, seperti penyajian informasi yang selektif, penggunaan emosi, atau pencitraan tertentu untuk mencapai tujuannya.
      Propaganda media dan nepotisme adalah dua fenomena yang memiliki korelasi dalam koteks pemerintahan dan kebijakan publik, yakni. Pecitraan positif dan negatif, Media yang terkait dengan pemerintah atau individu yang terlibat dalam praktik nepotisme dapat digunakan untuk menciptakan citra positif tentang mereka. Media yang dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pemerintah atau individu tersebut dapat menekankan pencapaian mereka sambil mengabaikan atau mengurangi pemberitaan negatif tentang praktik nepotisme yang mereka lakukan. Manipulasi opini publik, penutupan informasi dan pembentukan opini.
      Propaganda dalam media dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat atau mempertahankan praktik nepotisme dengan cara memanipulasi informasi dan opini publik. Ini dapat menghasilkan siklus di mana praktik nepotisme dibiarkan berlanjut karena media yang terkait membantu memperkuat legitimasi atau pembenaran atas tindakan tersebut.
Pendapat saya tentang hal ini adalah bahwa praktik nepotisme, di mana seseorang memberikan posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kecocokan mereka untuk posisi tersebut, dapat merusak prinsip meritokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam pemerintahan atau organisasi.
     Dalam kasus Bobby Nasution yang menunjuk pamannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), jika pamannya memang memenuhi syarat dan kualifikasi untuk posisi tersebut, maka penunjukan itu bisa dilihat sebagai keputusan yang didasarkan pada merit dan profesionalisme. Namun, jika penunjukan tersebut didasarkan semata-mata pada hubungan keluarga dan bukan pada kualifikasi atau pengalaman yang sesuai, itu dapat dianggap sebagai contoh nepotisme.
Sebagai pemimpin atau tokoh publik, penting bagi Bobby Nasution dan pemerintahannya untuk memastikan bahwa setiap penunjukan atau keputusan yang mereka buat didasarkan pada prinsip meritokrasi, transparansi, dan integritas, demi kepentingan masyarakat dan tata kelola yang baik. Jika ada kekhawatiran tentang praktik nepotisme, penting bagi otoritas yang berwenang untuk menyelidiki dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
      Dalam Hal ini Laswell menyoroti pentingnya komunikasi dalam menjelaskan, mempengaruhi, dan membentuk kebijakan politik. Dalam konteks nepotisme, komunikasi politik dapat digunakan oleh pihak yang terlibat untuk membenarkan atau melegitimasi penunjukan anggota keluarga atau kerabat mereka ke posisi-posisi penting dalam pemerintahan atau organisasi.
     Dengan kontrol media yang kuat, praktik nepotisme dapat dijaga dari pemberitaan negatif atau kritik yang mungkin timbul, sementara pada saat yang sama, media digunakan sebagai alat untuk memperkuat legitimasi praktik tersebut di mata publik. Ini menciptakan lingkungan di mana nepotisme dapat bertahan dan bahkan diterima oleh sebagian besar masyarakat, karena pandangan mereka tentang anggota keluarga tersebut telah dipengaruhi oleh propaganda yang diproduksi melalui media.
