Paripurna Akan Hangat dan Panjang

Paripurna Akan Hangat dan Panjang

PPP resmi bergabung paket pimpinan MPR yang diusung PDIP Cs termasuk DPD. Anggota fraksi PKS Abu Bakar Al Habsyi menyatakan pihaknya menghargai pilihan politik PPP tersebut. Kalau menurut saya itu pilihan politik PPP yang sudah sedmikian rupa, sudah diproses dari awal sampai ujung. Semua kesepakatan sudah ditandatangan, kalau di ujung proses lain itu pilihan politik. Kita nggak bisa paksakan, keputusan PPP itu akan berimplikasi pada dinamika paripurna pemilihan pimpinan MPR malam ini. Pihaknya menyebut KMP akan kembali mempertanyakan soal tata tertib dan sebagainya.‎ Itu nanti akan ramai bicara UU MD3 dan sebagainya. Kalau saya melihat bakal hangat (rapat paripurna MPR), dan menurut saya akan panjang, Menurutnya, mempermasalahkan tatib atau UU MD3 bukan soal fair dan tidak seperti yang disebut PDIP, tapi rapat berjalan pada dinamika yang berbeda tergantung pada forum. "Soal hitung-hitungannya kita lihat," ujarnya masih optimis bisa kendalikan paripurna. Meski PPP sudah bergabung, dengan PDIP Cs, belum bisa dipastikan menang dalam pemilihan pimpinan MPR. Terutama suara DPD sebanyak 132 yang diyakininya belum bulat. Ya bisa saja (DPD tidak satu suara). Kita juga punya DPD. Sungguh pun bukan fraksi tapi ada hubungan emosional, tinggal jumlahnya berapa, ‎Kita berharap ya kita kerja lah. Kita pikirkan paket kita saja. (y) Analis politik Indo Strategi Andar Nubowo mengatakan peta politik diparlemen akan semakin menarik dan dinamis. Meski tampil sebagai pemenang dalam pemilu presiden, Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan tiga partai politik pendukung lainnya tidak serta merta dapat unggul dan menguasai kekuatan legislatif. Sebab, dari segi jumlah Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari gabungan lima partai politik lebih unggul dari KIH. “Peta Politik parlemen ke depan menarik. Bisa memperkuat demokrasi sekaligus meruntuhkannya. Memperkuat jika koalisi KMP dan Koalisi Jokowi merupakan lawan tanding yang seimbang dalam mekanisme check and balances di eksekutif dan legislatif. Lebih lanjut dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambahkan, jika KMP dan KIH terus berseteru maka panggung politik selama lima tahun kedepan akan terus ramai dan gaduh. “Kegaduhan itu semakin parah ketika 2-1 tahun jelang Pemilu 2019, di mana tiap kepentingan bermain di sana,” tambah Andar menegaskan. Selain itu Andar menambahkan pasca disahkannya RUU pilkada menjadi UU peta politik di daerah akan semakin panas dan diwarnai perebutan kekuasaan. Sebab jika dilkalkulasi , koalisi KMP yang terdiri gabungan lima politik cukup dominan, sebaliknya KIH yang terdiri atas gabungan 4 partai politik hanya menguasai daerahh-daerah tertentu saja. “Kedepan peta politik juga akan diwarnai perebutan kekuasaan di daerah-daerah pasca UU Pilkada melalui DPRD diberlakukan.