Mohon tunggu...
Sahroha Lumbanraja
Sahroha Lumbanraja Mohon Tunggu... Teknisi - Masih percaya dengan Cinta Sejati, Penggemar Marga T..

When You Have nothing good to say, Then Say nothing!!! Email: Sahrohal.raja@ymail.com IG: @Sahroha

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Menteri Era PDI P- Bertanggung Jawab kepada Presiden atau Partai?

2 Maret 2014   14:26 Diperbarui: 24 Juni 2015   01:19 480
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
1393719860638504119

[caption id="attachment_325466" align="aligncenter" width="300" caption="Kabinet Persatuan Indonesia (wikimedia.org)"][/caption]

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memang tengah berada dalam posisi yang menguntungkan. Memiliki kader-kader berkualitas seperti Jokowi dan Tri Rismaharini menjadikan partai yang diketuai Megawati Soekarno Putri ini secara otomatis terangkat pamornya di mata masyarakat. Memiliki elektabilitas yang tinggi di berbagai survey setidaknya menjadi salah satu angin segar untuk segera berbenah dari oposisi menuju pelaksana roda pemerintahan . Meskipun belum mengumumkan calon pemimpin presiden yang akan diusung, popularitas partai berlambang benteng ini kian meroket. Regenerasi tokoh yang dimilikinya menjadikan PDI-P berbeda dari Partai Politik lain yang hanya menampilkan tokoh “itu-itu” saja. Kini PDI-P muncul sebagai calon kuat penguasa nomor satu di Negeri ini.

Agaknya PDI-P menyadari hal tersebut. Walaupun masih malu-malu mengumumkan tokoh yang akan diusung menjadi Calon Presiden yang belakangan masih menjadi tanda Tanya public, PDI-P telah merancang susunan Kabinet yang akan diterapkan jika benar akan memenangkan kursi RI-1. Beberapa namapun bermunculan mengisi menteri-menteri yang tengah dibidik oleh PDI-P. Mayoritas dari profesi politikus, PDI-P sepertinya masih lebih mempercayai tokoh-tokoh lama. Terbukti dengan munculnya nama M Prakosa dan Rokhmin Dahuri masing-masing direncanakan menjadi menteri kehutanan dan kelautan. Kedua tokoh ini adalah menteri di masa jabatan Megawati menjadi Presiden. Lihat susunan lengkapnya di sini.

Kemunculan rancangan cabinet yang terkesan terlalu dini dan baru dilakukan oleh PDI-P ini semakin menunjukkan kepercayaan diri PDI-P memenangkan Pemilu. Tak hanya terlalu dini, penyusunan rancangan ini bahkan terasa janggal disaat PDI-P belum saja mendeklarasikan Capres yang akan diusung. Lebih dari itu, PDI-P sepertinya suka memunculkan spekulasi-spekulasi kepada masyarakat agar Ia selalu diperbincangkan yang secara otomatis meningkatkan popularitasnya. Sebut saja mulai dari desas-desus Pencapresan Jokowi, Munculnya Pro Jokowi, penetapan wakil walikota Surabaya yang berujung panjang isu Risma mundur jabatan, penyadapan Jokowi hingga sekarang kemunculan nama-nama menteri yang akan dipilih. Semuanya bermunculan secara bertahap dan memang berhasil semakin melambungkan popularitas partai. Tidak berbeda jauh dengan Selebritis, semakin banyak sensasi maka akan semakin popular. Demikian halnya Partai ini.

Susunan kementerian yang dirancang PDI-P dan entah mengapa bisa tercium ke ranah publik ini juga menimbulkan suatu persoalan baru. Jika Presiden aja belum ditentukan, bagaimana bisa langsung mengusung calon-calon menteri. Seperti yang diaatur dalam Undang-Undang Presiden memilih langsung menterinya dan Menteri bertanggungjawab penuh kepada Presiden. Salah satu Keberhasilan suatu negar pastinya ditentukan oleh keharmonisan pemimpinnya. Jika PDI-P sendiri yang memilih menteri-menterinya, apa bisa dipastikan akan cocok dengan Presidennya nantinya. Mengingat hal serupa terjadi kepada Tri Rismaharini yang tanpa sepengatahuannya diberikan Wishnu sebagai Wakilnya memimpin Surabaya oleh PDI-P. ketidakcocokan ini disebut menjadi salah satu alasan Risma yang belakangan uring-uringan dan sampai berniat mundur dari jabatannya. Bukan hanya itu saja, jika menteri dipilih oleh partai, berarti peraturan baru akan muncul yakni menteri bertanggungjawab kepada Partai bukan kepada Presiden.

Inilah salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Pemilihan Presiden yang harus memiliki tunggangan politik yaitu Partai Politik, membatasi kewenangan tokoh untuk membuat kebijakan baru. Bahkan memilih menteri saja tidak dilakukan atas dasar kprestasi tokoh dan kecocokannya dengan Presiden. Pemilihan menteri justru yang dinilai cocok dengan partai. Keterbatasan wewenang ini tentunya hanya berlaku bagi tokoh pendatang dalam parpol. Berbeda dengan pemilik Parpol yang memiliki kewenangan lebih tinggi bahkan dari seorang Presiden yang menang dari partainya. Maka tak usah heran melihat kekuatan pengaruh SBY di Demokrat, Prabowo di Gerindra hingga Megawati di PDI-P. jokowi saja terlihat sangat takut kepada Ketua Umumnya tersebut. Kini, walaupun Jokowi mengalahkan elektabilitas Mega, Ia tetap terlihat seringkali menjadi ekor dan mudah-mudahan aja jika benar di-Capreskan, Jokowi akan benar-benar berubah menjadi Kepala. Bekerja demi rakyat bukan demi Partai. Mengingat sekarang posisinya menjadi Juru Kampanye Nasional PDI-P.

Wajar saja jika ini dikatakan salah satu gol dari PDI-P, tapi alangkah bijaknya jika Partai ini menunjukkan dengan serius langkah-langkah yang akan dilaksanakan jika terpilih nanti. Tak hanya itu saja, sebenarnya masyarakat akan lebih baik mendengar kabar Pencapresan Jokowi daripada desas-desus calon Menteri.

Terlepas dari siapapun yang akan memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Kita harapkan semoga bisa membawa perubahan baik dan kemajuan bangsa. Jikapun tidak bisa membawa lebih maju setidaknya tidak membawa kemerosotan bangsa. Mari kita tunggu hingga Juli nanti.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun