[caption id="attachment_328500" align="aligncenter" width="300" caption="lensaindonesia.com"][/caption]
Pasca terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden yang diusung oleh PDI-P memang meninggalkan banyak cerita. Mulai dari berbagai polemik yang muncul seperti opini pro dan kontra hingga demo bapak-bapak berdaster yang belakangan tak dikenal datangnya darimana melakukan penolakan sampai sentilan-sentilan beberapa politisi yang mengarah pada Jokowi menjadi berita sehari-hari di berbagai media. Kerasnya persaingan politik untuk memperebutkan kekuasaan di pemerintahan membuat politisi-politisi yang bersaing berfikir keras untuk melakukan manuver-manuver demi meningkatkan elektabilitas. Menjatuhkan pamor lawan politik, menjadi salah satu alternative yang dilakukan.
Memilih mewujudkan amanah PDI-P, khususnya mandat ketua Umum Megawati Soekarno Putri membuat Jokowi harus meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan elektabilitas yang sangat tinggi, Jokowi hampir dipastikan menjadi Presiden dambaan rakyat. Ini juga yang menjadi alasan kuat PDI-P mengusung Mantan Walikota Solo ini sebagai Capres. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Jokowi adalah melakukan kampanye yang pastinya lebih intens dari sebelumnya. Apalagi mendekati Pemilihan Presiden di Juli 2014 nanti, intensitas kampanye akan semakin menjadi. Pada waktunya nanti, Jokowi harus melepaskan jabatannya sebagai DKI-1. Secara konstitusional, Wakil Gubernur akan naik menggantikannya. Maka dalam hal ini, Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal dengan nama Ahok akan menjadi Gubernur di Ibukota NKRI ini.
Belum ada pengunduran diri Jokowi, berbagai penolakan terhadap Ahok bermunculan. Secara terang-terangan, beberapa politisi dan bahkan Ormas berlomba melakukan penolakan terhadap kenaikan pangkat Ahok. Masih hangat aksi ancaman Ormas Front Pembela Islam yang mengancam akan perang jika Ahok benar-benar jadi Gubernur DKI, kini pejabat yang dikenal tegas tanpa pandang bulu ini kembali mendapat ancaman dari Gerakan Pemuda Keadilan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan Renold Darmasyah, ketua umum Gema PKS ini menyebut Ahok tidak memiliki budi pekerti dan mengkritisi sikap Ahok yang dinilai tidak santun. Melakukan survey versi sendiri, Organisasi binaan PKS ini menunjukkan 93 % responden menunjukkan penolakan terhadap Ahok. Anehnya, survey ini tidak menyertakan tingkat keakuratan dan bahkan margin of error layaknya survey biasa. Dikutip dari merdeka.com,
“ Dalam survei ini tidak memakai tingkat kepercayaan dan margin of error," kata Mustofa, Peneliti Gema Keadilan di bilangan Cikini, Jakarta, Selasa (25/3)
Tetapi data ini malah menjadi alasan Gema memutuskan bahwa Ahok tidak layak jadi Gubernur. Tak cukup sampai disitu, Gema yang mengatasnamakan menjunjung tinggi keadilan akan mengajukan Judicial review terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Gema akan menggugat aturan yang otomatis mengangkat wakil kepala daerah menjadi kepala daerah apabila ada kekosongan jabatan. Dengan melakukan Pilkada kembali, Gema optimis, Ahok akan terdepak dari kursi Gubernur DKI.
“Makanya kita menyiapkan judicial review untuk menolak Ahok menjadi gubernur. Langkah ini memang harus ditempuh bahkan hingga upaya pilkada ulang nanti,” kata Darmasyah di Cikini, Jakarta, Selasa (25/3) (jpnn.com).
Berdalih bahwa penolakan yang dilakukan tidak terkait SARA seperti biasanya. Ahok ditolak hanya karena alasan survey abal-abal tersebut.
Tidak bisa dipungkiri, Ahok memang menjadi salah satu politisi fenomenal semenjak memenangkan Pilgub Jakarta bersama Jokowi. Kepemimpinannya yang tegas dan tak segan-segan menegur pejabat yang melakukan kesalahan ataupun penyelewengan menjadi cirri khas mantan Bupati Belitung timur ini. Menjadi salah satu sosok anti korupsi dan menjalankan pemerintahan bersih Ahok berupaya keras meningkatkan transparansi di pemerintahan Jakarta. Peraih Bung Hatta Anti Corruption Award 2013 ini, bahkan memiliki website pribadi ahok.org, yang selalu mempublish kegiatannya hingga video saat rapat agar masyarakat bisa melihat secara langsung.
Sayangnya, beberapa pihak yang merasa ‘minder’ dan tak mampu bersaing secara sehat dengan Pria berkacamata ini justru memanfaatkan sikap tegas yang dinilai arogans itu menjadi titik lemah hingga Ahok disebut tak berbudi pekerti. Alasan yang sebenarnya pembungkus mewakili pendeskriminasian Ahok secara gamblang. Keturunan Tionghoa dan agamanya yang bukan mayoritas sebenarnya menjadi alasan utama berbagai penolakan ini. Sedemikian ‘berbeda’nya Ahok, maka organisasi-organisasi inipun merencanakan tindakan penolakan, perang, penjegalan hingga menggugat Undang-Undang.
Masyarakat Indonesia yang ingin perubahan tidak membutuhkan Pemimpin yang bermanis-manis di mulut atau yang santun tetapi bagaikan lintah menghisap darah rakyat secara pelan-pelan. Masyarakat juga tak butuh gombalan-gombalan dan mulut-mulut manis yang berakhir penderitaan. Saatnya masyarakat dipimpin oleh tokoh yang menegakkan hukum dan mementingkan kepentingan rakyat. Tindakan provokasi yang dilakukan Gema atau FPI sekalian yang berencana akan mengajak warga betawi ini sepantasnya dijegal balik dan masyarakat cerdas menanggapinya. Semoga saja masyarakat Jakarta paham dan sadar betul akan hasutan murahan seperti ini. Indonesia negara Pancasila bukan negara golongan tertentu. Hidup Indonesia, hidup Bhineka Tunggal Ika.
Baca Juga: Ahok jadi Gubernur DKI, Masalah Buat Lo?
“Silakan cap saya ini sekuler, kafir nomor satu, paling bejat. Ini saya udah kafir, sekuler lagi. Saya sudah muak bercerita soal agama, soal akhlak, kita buktikan perbuatan sekarang,” Quotes By Basuki Tjahaja Purnama
